Rabu 29 Apr 2015 18:57 WIB

Anggota Polri Terduga Kurir Suap Adriansyah Diperiksa KPK

Rep: Mas Alamil Huda/ Red: Ichsan Emrald Alamsyah
Anggota DPR Fraksi PDIP Adriansyah mengenakan pakaian tahanan usai diperiksa di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu (11/4) dini hari.
Foto: Antara/Hafidz Mubarak
Anggota DPR Fraksi PDIP Adriansyah mengenakan pakaian tahanan usai diperiksa di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu (11/4) dini hari.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya memanggil anggota Polri Briptu Agung Krisdianto terkait kasus dugaan suap politikus PDIP Adriansyah. Agung diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Direktur PT Mitra Maju Sukses Andrew Hidayat.

"Agung Krisdianto diperiksa sebagai saksi untuk tersangka AH," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha, Rabu (29/4).

Selain memeriksa Briptu Agung, KPK juga akan melakukan pemeriksaan terhadap seorang wiraswasta bernama Suparta. Dia juga akan menjadi saksi untuk Andrew Hidayat yang ditangkap tangan di Jakarta, satu jam setelah penangkapan Adriansyah dan Agung.

Agung tertangkap tangan bersama Anggota Komisi IV DPR itu di Sanur, Bali. Dalam penangkapan tersebut, keduanya diduga sedang melakukan transaksi suap terkait izin usaha pertambangan (IUP) di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan.

Anggota Polsek Menteng Jakarta Pusat itu diduga menjadi perantara suap atau kurir dari Andrew Hidayat. Saat tertangkap tangan, Agung membawa uang ratusan juta rupiah dan puluhan ribu dolar Singapura untuk diserahkan kepada mantan bupati Tanah Laut dua periode tersebut.

Namun, usai dilakukan pemeriksaan 1x24 jam terhadap Agung, KPK melepasnya dengan alasan belum ada bukti kuat untuk menjeratnya sebagai tersangka. Sementara Adriansyah dan Andrew langsung ditetapkan sebagai tersangka.

Dalam kasus ini, Adriansyah diduga melanggar Pasal 12 huruf b atau Pasal 5 ayat (2) juncto Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Sementara itu, Andrew Hidayat diduga melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement