REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menilai lokalisasi untuk pekerja seks komersial (PSK) hanya sebagai bentuk minimalisasi praktek prostitusi.
"Nggak akan ada solusi (lokalisasi) kita hanya bisa meninimalisasi. Orang ini (prostitusi) dari zaman nabi, kok," kata Ahok sapaan akrab Basuki, Kamis (30/4).
Menurutnya, lokalisasi prostitusi di Jakarta hanyalah sebuah wacana. Padahal semua orang telah mengetahui banyak tempat di Jakarta yang telah dijadikan sarana prostitusi, seperti di kawasan Mangga Besar, Ancol, dan lainnya.
"Lokalisasi juga sebetulnya nggak mungkin bisa kita lakukan karena secara UU kan melarang. Kalau kamu mau menyediakan kamu dipidana. Saya cuma melempar wacana ini supaya orang sadar di Jakarta ada nggak sih lokalisasi," papar Ahok.
Adapun Basuki mengaku telah memerintahkan lurah dan camat untuk memeriksa kos yang berada di daerah sekitarnya. Setiap penghuni kos wajib di data dengan jelas identitasnya, sebab untuk memudahkan pemerintah apabila terjadi hal yang tidak diduga.
Seperti sebelumnya, kasus indekos di Tebet yang ditempati Deudeuh Alfi Syahrin untuk melakukan praktek prostitusi.
Deudeuh ditemukan tewas mengenaskan di kamar kosnya setelah dihabisi pelanggannya. Pemerintah tentunya tidak ingin kejadian tersebut terulang, sehingga penting untuk mendata penghuni kos.
Selain itu kasus prostitusi tidak hanya di tempat kos, namun belakangan prostitusi online dilakukan di rumah susun sederhana milik (rusunami) Kalibata City.
Ahok mengatakan setiap pemilik rusunami maupun rumah susun sederhana sewa (rusunawa) sebaiknya menggunakan KTP dengan domisili tempat tinggalnya saat ini.
"Rusunami atau rusunawa yang tinggal di sana harus ber-KTP di sana supaya gampang kontrol. Tapi kalau di hotel atau di mana kejadian saya gak ada bukti. Di kantor juga bisa kejadian orang selingkuh. Ya susah saya kalau mau paksa gitu," ujar mantan Bupati Belitung Timur ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika