REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama melontarkan wacana dibangunnya lokalisasi Pekerja Seks Komersial (PSK). Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo pun mengatakan setiap wacana yang dimunculkan oleh gubernur atau kepala daerah harus memperhatikan kepentingan masyarakat serta dicermati terlebih dahulu.

"Setiap gubernur itu setiap mengambil keputusan yang menyangkut kepentingan umum, kepentingan masyarakat harus memperhatikan dan mencermati, apa yang diinginkan oleh masyarakat," kata Tjahjo di kantor Wapres, Jakarta, Kamis (30/4).

Lebih lanjut, ia menilai pembangunan lokalisasi tidak akan menjadi solusi permasalahan prostitusi. Tjahjo pun meragukan setelah lokalisasi dibangun akan dapat menghentikan penyebaran prostitusi di tempat lain.

"Permasalahan prostitusi ini kan kompleks, apakah kalau di lokalisasi tidak tumbuh di tempat lain," tambah dia.

Menurut Tjahjo, gubernur DKI pun harus mendengarkan pendapat dari DPRD serta aspirasi tokoh-tokoh masyarakat lainnya. "Pokoknya semua daerah sebelum mengambil keputusan apa pun yang menyangkut kepentingan masyarakat ya harus menyerap berbagai aspirasi masyarakat," tutup Tjahjo.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, yang akrab disapa Ahok memastikan lokalisasi Pekerja Seks Komersial (PSK) hanya merupakan sebuah wacana. Sebab, ia menilai ide pembangunan lokalisasi ini sulit untuk direalisasikan. Terlebih tanpa persetujuan DPRD.

"Kita gak ngomong sampai segitu (lokalisasi). itu kan cuma wacana, kita tau pasti ditolak. Tanpa izin DPRD tidak mungkin dilakukan. Tergantung pilihan aja, kita bisa berdebat soal itu" kata Ahok, Senin (27/4).

Ikuti Whatsapp Channel Republika