REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Salah satu penyebab sebagian masyarakat Kota Yogyakarta menjadi korban banjir karena mereka tinggal di daerah sempadan sungai.  Agar hal itu tidak terus terjadi, rencananya Pemda DIY akan melakukan penataan di wilayah-wilayah tersebut.  

Menurut Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwono X untuk tahap awal pihaknya bakal mencoba menlakukan uji coba penataan di Kali Code. 

''Sedang kami coba merumuskan sebagai kebijakan, bagaimana  penataaan di sepanjang sungai Kali Code, terutama yang di daerah sepadan sungai kita benahi,’’ kata Sultan baru-baru ini.

Meski begitu, kata dia, dalam penataan tersebut  tetapi harus berdasarkan keinginan masyarakat juga. Supaya kehidupan mereka lebih baik. ''Jangan sampai sebaliknya justru dengan penataan yang dilakukan, kehidupan masyarakat malah lebih jelek,’’ ujarnya.

Ketika ditanya penataannya seperti apa, Raja Keraton Yogyakarta ini mengaku belum tahu bentuk penataannya seperti apa. 'Saya belum tahu persis seperti apa penataannya, karena harus mendesain dulu. Untuk itu masyarakat harus ikut berpartisipasi,’’ ungkap dia.

Menurut Sultan, meskipun dilakukan penataan Kali Code dan di daerah sepadan sungai lainnya, tidak ada relokasi. Nantinya kawasan ditata lebih baik. Tidak direlokasi, melainkan bangunannya harus mundur.

''Agar masyarakat yang tinggal di daerah sepadan sungai  tidak terkena banjir lagi, makannya bangunan yang menjadi tempat tinggal mereka harus dimundurkan. Mungkin bangunannya akan dibuat semacam apartemen atau apa. Yang penting masyarakat punya kesediaan dulu,’’ kata Sultan.

Mengenai rencana penataan tersebut, kata Sultan menambahkan,  sedang didialogkan dengan masyarakat yang tinggal di daerah sepadan sungani. Misalnya, dimana mereka tinggal sementara, saat rumah mereka sedang dibangun dan sebagainya.

''Yang penting masyarakat disiapkan dan kondisinya lebih baik dari sebelumnya. Kalau kondisi mereka tidak lebih baik dari sebelumnya percuma. Untuk itu perlu komunikasi yang panjang dengan masyarakat dan hal ini  sudah kami koordinasikan  dengan Pemerintah kota Yogyakarta,’’ tuturnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika