REPUBLIKA.CO.ID,PALU--Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie meminta dua partai politik (parpol) yang sedang bersengketa terkait dualisme kepengurusan segera islah mumpung masih ada waktu untuk persiapan pendaftaran calon pilkada serentak.

Jimly saat berbicara dalam rapat koordinasi Bawaslu di Palu, Minggu, mengatakan islah itu bisa berbentuk pelaksanaan musyawarah nasional luar biasa (munaslub), dan hasil keputusan kemudian diserahkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Saat ini dua partai politik yang mengalami sengketa karena dualisme kepengurusan adalah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Golongan Karya (Golkar).

Selain itu, dia juga menyarankan partai politik yang bersengketa tersebut agar bersepakat mengusung satu calon untuk maju di Pilkada.

"Jadi, satu parpol dengan dua pengurus masing-masing mengajukan satu calon. Tapi ini belum diatur oleh Komisi Pemilihan Umum," kata Jimly.

Menurutnya, konflik kepengurusan PPP dan Partai Golkar tersebut justru menjadi peluang bagi partai politik lainnya untuk melenggang mulus di pilkada karena saingan akan berkurang.

"Kelompok lainnya justru bertepuk tangan dengan konflik tersebut karena parpol dengan dualisme kepengurusan itu terancam tidak bisa ikut Pilkada," kata Jimly.

Dia juga berharap Mahkamah Agung bisa segera memutuskan sengketa dualisme kepengurusan parpol itu namun para pihak yang bersengketa harus mengajukan permohonan prioritas.

"Jangan sampai ada satu pihak yang ingin berlama-lama, dan pihak lain ingin segera diputuskan. Kalau begitu, silahkan menikmati konflik anda," kata Jimly.

Ikuti Whatsapp Channel Republika