REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politikus Partai Nasdem Kurtubi mengkhawatirkan survei yang dilakukan Alvara Research Center terhadap pemerintahan Jokowi-JK malah menyesatkan. Menurut dia, kurang fair jika penyelenggara harus melakukan survei terhadap pemerintahan yang umurnya masih terlalu pendek.

“Ini terlalu dini dan saya khawatir gambarannya menyesatkan,” kata anggota Komisi VII DPR tersebut kepada Republika, Ahad (3/5).

Dia mencontohkan, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan hidup, yang hingga saat ini beberapa direktorat jenderal masih belum terbentuk. Sehingga, masih sulit untuk mengimplementasikan program-program kehutanan.

“Demikian juga Departemen Tata ruang. Apalagi yang baru ini Kemaritiman yang pada pemerintahan sebelumnya gak ada,” tambah pengamat energi tersebut.

Lebih jauh, kurtubi memaparkan, hasil survei tersebut belum bisa dijadikan acuan. Sebab, menurutnya masih banyak quote unquote yang menyesatkan. Sebab menurutnya hasil survei itu ditentukan dengan pengambilan sample.

“Kita gak tau mengambil samplenya fair apa tidak. Kalu dia pilih-pilih yang dia telpon yang dia wawancara adalah orang LSM kan hasilnya bisa lain. Kecuali yang diwawancarai orang akademisi atau pelaku usaha misalnya,” terang dia.

Sebelumnya, kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla menurun drastis dalam tiga bulan terakhir. Penurunan tingkat kepuasan publik ini disebabkan oleh kinerja pemerintah Jokowi-JK di sektor ekonomi dan hukum yang buruk.

CEO Alvara Reasearch Center, Hasanuddin Ali mengatakan, pada survei periode Desember 2014-Januari 2015 lalu sebesar 77,2 persen. Namun pada Maret-April 2015 kepuasan tersebut menurun hingga 12,7 persen. Hal ini menjadi catatan penting karena kepuasan publik turun cukup signifikan hanya dalam periode tiga bulan.

"Bila dilihat lebih detail dalam tiga bulan terakhir yang menjawab ‘tidak puas’ naik 50 persen dan yang menjawab ‘sangat puas’ dan ‘sangat puas sekali’ menurun lebih dari 70 persen," kata Hasan kepada Republika, Ahad (3/5).

Ikuti Whatsapp Channel Republika