REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memberi nilai merah untuk Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Wakil Ketua DPR bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Fadli Zon meminta Presiden Joko Widodo mempertimbangkan untuk mengganti Menkumham Yasonna Laoly.

Politikus partai Gerindra itu mengatakan, ada setumpuk catatan buruk selama enam bulan tentang kepemimpinan Yasonna di Kemenkumham. Catatan buruk pertama, kata dia, soal penyelesaian pertikaian partai politik (parpol). Namun, yang paling penting ialah soal peran Yasonna dalam pengajuan draft Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP).

"Pemerintah, Menkumham Yasonna ini memang sangat lamban," kata Fadli, saat ditemui di komplek MPR/DPR RI, Jakarta, Senin (4/5).

Diterangkan Fadli, RUU KUHP merupakan salah satu dari 37 RUU prioritas yang harus diselesaikan DPR sepanjang 2015. Kemenkumham adalah inisiator RUU KUHP tersebut.