REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan akan memaksimalkan penggunaan dana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan untuk meningkatkan kesejahteraan buruh.

Menurut Jokowi, saat ini BPJS menyimpan dana sekitar Rp 180 triliun. Namun, sesuai aturan, dana yang sangat besar itu hanya bisa digunakan lima persennya saja. Padahal, kata dia, di negara lain dana sosial semacam itu dapat digunakan di atas 50 persen.

"Ini perubahan yang segera kita lakukan, sehingga nantinya uang Rp 180 triliun itu bisa dipakai 40-50 persen," kata Presiden saat membuka Kongres VII Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Senin (4/5).

Dalam acara itu juga hadir Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri, Presiden KSBSI Mudhofir dan Presiden KSPSI Andi Gani Nenawea.

Jika 40 persen saja dari Rp 180 triliun bisa digunakan, lanjut Jokowi, maka akan ada dana sekitar Rp 70 triliun yang bisa digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan buruh. Presiden berencana dana itu akan dipakai untuk membangun perumahan buruh.

"Ini yang nanti kita bicarakan dengan pimpinan buruh, skema paling baik seperti apa sehingga uang itu jadi dana produktif," kata dia.

Hal serupa sebenarnya pernah diungkapkan Jokowi di Istana Bogor beberapa waktu lalu. Tak hanya dana BPJS Ketenagakerjaan, Jokowi menilai, dana-dana sejenis seperti dana haji dan dana sosial di Taspen juga harusnya bisa digunakan untuk hal-hal produktif.

Menurut mantan gubernur DKI Jakarta tersebut, dengan pruden yang sangat tinggi, jika dana-dana itu diinvestasikan untuk pembangunan infrastruktur, maka akan memberikan keuntungan bagi negara dan rakyat. Meski demikian, Jokowi mengaku masih perlu kajian dan kalkulasi yang matang untuk penggunaan dana itu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika