REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kinerja kabinet kerja dalam pemerintahan Jokowi-JK, khususnya tim perekonomian, saat ini tengah disoroti. Sejumlah survey lembaga menilai tim ekonomi memberikan kinerja yang buruk dalam pemerintahan ini.

Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil pun tak membantah kinerja tim perekonomiannya memburuk. Namun, ia menilai memburuknya kinerja tim perekonomian disebabkan lantaran kondisi ekonomi saat ini yang disebutnya sedang mengalami kesulitan.

"Masalahnya adalah ekonomi lagi sulit. Siapapun dalam posisi menko perekonomian atau posisi (menteri) ekonomi adalah paling sulit. Karena ekonomi sulit itu," kata Sofyan di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Senin (4/5).

Sofyan pun menilai wajar sikap masyarakat yang tak puas terhadap tim perekonomian saat ini. Sebab, lanjut dia, pemerintah memutuskan banyak kebijakan yang justru tak populer bagi masyarakat, seperti menghapuskan subsidi bahan bakar minyak (BBM).

"Jadi memang ada kebijakan-kebijakan bagus yang tidak populer ditambah lagi dengan kondisi eksternal," tambah dia.

Ia menyebutkan adanya faktor eksternal yang mempengaruhi perekonomian di dalam negeri, misalnya pertumbuhan ekonomi Cina serta kondisi perekonomian di Eropa. Oleh karena itu, ia pun mengaku memahami kekecewaan masyarakat terhadap Menko Perekonomian.

"Oleh sebab itu tidak mungkin disalahkan ke menkopolhukam tapi pasti ke menko perekonomian," kata Sofyan.

Seperti diketahui, tim perekonomian dalam kabinet kerja pemerintahan Jokowi-JK saat ini tengah mendapatkan sorotan dari masyarakat. Sejumlah hasil survei dari berbagai lembaga pun menyebutkan mayoritas masyarakat menginginkan adanya perombakan menteri dalam kabinet kerja Jokowi-JK.

Bahkan, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) juga menyarankan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera merombak kabinet kerjanya. Wakil Ketua Umum Kadin Bambang Soesatyo mengatakan reshuffle diperlukan terhadap para pembantu presiden, terutama di pos-pos kementerian ekonomi. Menurut Bambang, tim ekonomi di kabinet kerja terbukti gagal memenuhi ekspektasi masyarakat terhadap pemerintahan di enam bulan pertama kepemimpinan Jokowi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika