REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PDI Perjuangan menagih janji Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengevaluasi kinerja menteri kabinetnya. Politikus PDI Perjuangan, Arif Wibowo mengatakan, pengevaluasian para pembantu presiden itu perlu untuk mengoptimalkan kinerja pemerintahan.

Anggota Komisi II di DPR RI itu pun mengatakan, evaluasi Kabnet Kerja memang sudah saatnya dilakukan.

"Presiden kan pernah menyampaikan, evaluasi enam bulanan terhadap kinerja para menteri," kata Arif, dalam pesan singkat, Senin (4/5).

Arif menolak menyatakan jika wacana evaluasi anggota kabinet itu merupakan desakan agar presiden sekaligus melakukan perombakan. Sebab, menurut dia, ganti dan pasang menteri di pemerintahan adalah hak mutlak presiden. Itu, kata dia, tak bisa dipaksa-paksa.

Sedangkan evaluasi, dikatakan Arif, tentu saja punya pengertian berbeda dengan reshuffle. Namun, dia menambahkan, jika pun presiden menghendaki agar evaluasi menteri sekaligus untuk merombak para menteri, hal tersebut tentunya harus dengan pertimbangan untuk perbaikan pemerintahan.

"Jika presiden merasa perlu (segera merombak), tentu itu kewenangan presiden. Tentu dengan pertimbangan yang matang," ujar dia.

Namun yang pasti, dikatakan Arif, sebagai partai utama penyokong pemerintahan Jokowi, PDI Perjuangan memang meminta agar evaluasi para menteri itu dilakukan. Hanya saja, ia tak membeberkan, menteri mana saja yang menurut PDI Perjuangan harus segera dievaluasi kinerjanya.

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla, Senin (4/5) kepada wartawan mengungkapkan, rencana perombakan Kabinet Kerja bikinan Jokowi. JK mengatakan, reshuffle para menteri itu dilakukan dalam waktu dekat ini. JK pun menyatakan, perlunya pergantian atau pergeseran menteri itu tak lain untuk peningkatan kinerja pemerintah.

Ikuti Whatsapp Channel Republika