REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN -- Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Kabupaten Karo akan kembali mengusulkan erupsi Gunung Sinabung yang berkepanjangan menjadi bencana nasional ke Pemerintah Pusat.

"Dampak erupsi Gunung Sinabung yang berjalan 17 bulan sudah sangat meluas dan memerlukan penanganan yang lebih terkoordinir sehingga diperlukan dibentuk Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi dan penetapan sebagai bencana nasional," kata Gubernur Sumut H Gatot Pujo Nugroho, Selasa (5/5).

Dia mengatakan itu saat memimpin Rapat Pembahasan Penanganan Dampak Erupsi Gunung Sinabung yang dihadiri instansi terkait dan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah serta anggota Komisi VIII DPR RI, Raden M Syafii.

Wakil Ketua DPR RI itu dan tim datang ke Sumut untuk memberikan bantuan bagi pengungsi Sinabung yang dananya merupakan hasil pemotongan gaji anggota legislatif.

Menurut gubernur, seharusnya minimnya korban jiwa bukan menjadi satu-satunya alasan Pemerintah Pusat untuk tidak menetapkan Sinabung menjadi bencana nasional.

Gatot menjelaskan, pihaknya sudah pernah mengusulkan erupsi Sinabung menjadi bencana nasional termasuk saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berkunjung melihat pengungsi Sinabung.

Namun karena saat itu belum ada korban jiwa dan dampaknya hanya terjadi di sebagian kecil kawasan Kabupaten Karo maka Pemerintah memutuskan erupsi Sinabung belum dapat ditetapkan sebagai bencana nasional.

"Namun melihat dampak yang terjadi saat ini dan kecenderungannya akan terus berlanjut, diharapkan Pusat bersedia menjadikan sebagai bencana nasional," katanya.

Keinginan menjadikan bencana nasional, ujar Gatot mengacu pada banyak faktor mulai karena keterbatasan APBD Pemkab Karo dan Pemprov Sumut untuk mengatasi bencana itu serta dampak erupsi yang semakin meluas. Data menunjukkan, sejak terjadi bencana termasuk pada 2012, pertumbuhan ekonomi Karo turun hingga 45 persen.

Ikuti Whatsapp Channel Republika