REPUBLIKA.CO.ID, RAMALLAH -- Menteri Keuangan Palestina, Shukri Bishara mengatakan, Rabu (6/5) waktu setempat mengenai pembekuan Israel dari pendapatan pajak Palestina yang sudah dihitung oleh Palestinian Authority yaitu 70 persen. Menurutnya, hal tersebut tidak dapat dipertahankan oleh ekonomi apapun di dunia.

Komentar Bishara tersebut datang ketika sebuah seminar yang diadakan oleh Bank Dunia. Seminar tersebut membahas mengenai efek pembekuan uang pajak Israel di anggaran dan kas Palestina. Padal awal Januari, para pejabat Israel membekukan pengiriman 127 dolar juta pada pendapatan pajak di Palestina. Hal tersebut dilakukan sebagai suatu tindakan pidana atas jawaban keputusan Palestina yang menyertai Pengadilan Kriminal Internasional.

Bishara juga mengatakan, tindakan mengancam untuk merusak langkah yang diambil oleh pemerintah tahun lalu memastikan pembayaran luas pajak Palestina. Dia mengatakan bahwa pendapatan pajak telah bertambah hingga 14% sebagai hasil upaya dari pemerintah.

Terkait dengan pembekuan cukai Israel, hal tersebut dapat menjadi rintangan yang dapat mengancam kemajuan Palestina. dibawah perjanjian Oslo, Israel mengumpulkan pendapatan-pendapatan pajak Palestina dan seharusnya mendistribusikan dana kepada pemerintah Palestina.

Selain itu, PBB telah mengecam penolakan Israel untuk menyerahkan dana-dana Palestina secara ilegal.  Sementara negara-negara lain seperti Amerika Serikat telah membangkang terkait dengan hal tersebut. Israel kerap menyita pajak-pajak Palestina untuk mendapatkan tekanan politik dari pemerintah Palestina.

Ikuti Whatsapp Channel Republika