REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Ketua DPP Partai Golkar Bidang Hukum dan HAM, Laurence Siburian, tidak sepakat dengan usulan pendaftaran calon dari kedua kubu dalam Pilkada. Menurutnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus memastikan kepada pemerintah terkait kepengurusan mana yang boleh mengikuti Pilkada.

“Kedua kubu tidak bisa sama-sama mendaftarkan wakilnya dalam Pilkada. Tidak boleh sama-sama ngotot. Justru itu bisa membelah Golkar secara faktual. Sebab sudah pasti tidak ada yang mau mengalah,” kata Laurence saat dihubungi ROL, Rabu (6/5).

Jika KPU dan pihak lain menyarankan adanya islah atau musyawarah nasional luar biasa (munaslub) pun, dipastikan tidak akan berhasil.  Secara teori, lanjut Lawrence, berbagai saran yang disampaikan bisa diterima. Namun, ia menegaskan, praktik di lapangan sangat sulit dilakukan.

Pihaknya justru lebih sepakat jika KPU menanyakan kepada pemerintah, dalam hal ini menteri hukum dan hak asasi manusia (menkumham), tentang kepengurusan mana yang berhak mendaftarkan diri dalam Pilkada 2015.

“KPU sebaiknya menegakkan aturan yang ada. Dalam ranah ini, posisi KPU hanya sebagai penyelenggara. Mereka ada di bawah pemerintah, tanyakan saja kepada pemerintah,” paparnya.

Dia juga meminta ketegasan menkumham dalam memutuskan persoalan ini. Menurutnya, menkumham wajib ikut memberikan jawaban sehingga persiapan pelaksanaan Pilkada lancar.

Sebelumnya, pengamat menyarankan kedua kubu dalam parpol yang masih manjalani sengketa kepengurusan boleh sama-sama mendaftarkan diri dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2015.

Namun, ada syarat penting yang mesti diperhatikan agar bisa melaksanakan hal ini yakni menambahkan satu ayat pada Pasal 40 UU Pilkada. Inti ayat tersebut mengatur tentang dibolehkannya parpol yang sedang berselisih untuk mendaftar Pilkada.

Ikuti Whatsapp Channel Republika