REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pertemuan sejumlah pimpinan PDIP dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara berlangsung sekitar dua jam.
Kendati demikian, Ketua bidang Politik PDIP Puan Maharani menegaskan, tak ada pembahasan soal reshuffle dalam pertemuan tersebut.
"Tidak ada, sama sekali tidak ada," ujarnya sebelum meninggalkan Istana, Rabu (6/5).
Puan menjelaskan, pertemuan ini merupakan pemenuhan janji dari Jokowi pada para ketua DPD yang mayoritas menjabat sebagai kepala daerah.
Saat Kongres PDIP di Bali beberapa waktu lalu, kata dia, Jokowi berjanji memfasilitasi para ketua DPD untuk menyampaikan masukan dan aspirasi dari daerah.
Ada 33 ketua DPD yang hadir dalam pertemuan tersebut. Puan menuturkan, Ketua DPD PDIP NTT Frans Lebu Raya bertindak sebagai perwakilan dari mereka.
Frans menyampaikan aspirasi para kepala daerah, salah satunya meminta agar Pemerintah menjamin ketersediaan bahan pokok jelang datangnya bulan Ramadhan. Puan menyebut, pertemuan berlangsung rileks sambil makan sore bersama.
"Benar-benar silaturahmi dan berikan masukan berkaitan dengan daerah," katanya.
Berbicara terpisah, Bendahara Umum PDIP Olly Dondokambey menambahkan, para kepala daerah juga menyampaikan pada Jokowi mengenai hambatan teknis yang mereka temui.
Umumnya mengenai pembangunan yang belum dapat berjalan lantaran belum ada petunjuk teknis dari kementerian teknis. Menurut Olly, kementerian teknis tersebut yakni Kementerian Kesehatan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Kementerian Perdagangan.
Para ketua DPD mendorong Jokowi untuk lebih menggenjot menteri-menterinya agar hambatan pembangunan bisa diselesaikan. Meski demikian, Olly membantah dorongan itu mengarah pada perombakan kabinet.
"Kita kan menberikan informasi, tidak masuk ke level presidensial," ucapnya.
Menurut Olly, Presiden menanggapi positif masukan yang diterimanya langsung dari para kepala daerah tersebut. Namun, ia membantah jika masukan itu diminta Jokowi lantaran menteri tidak melaporkan kejadian riil di lapangan.
"Cuma kementerian teknis saja yang ada kendala, perlu dikoreksi beberapa menteri agar lebih cepat. Solusinya menteri bekerja lebih baik," ujar Olly.
Ikuti Whatsapp Channel Republika