REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama merasa tuduhan yang disangkakan Wakil Ketua DPRD DKI, Abraham Lunggana atau yang akrab disapa Haji Lulung tidak benar.

Terkait pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) dalam Anggaran Pendapapatan dan Belanja Daerah-Perubahan (APBD-P) 2014, Ahok mengaku heran karena Lulung menanggap pihak eksekutif ada yang bermain. "Hehe, makanya dia kan nuduh yang siluman kita, tapikan nambahin (DPRD)," ujar Ahok sapaan akrab Basuki di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (6/5).

Sebelumnya Lulung mengatakan setiap usulan termasuk UPS dari eksekutif dibahas bersama. Penanggungjawabannya ada pada Gubernur dan pimpinan DPRD.

Lulung melanjutkan jika ada hal yang merugikan anggaran belanja, terlebih dahulu berada di eksekutif. Sebab eksekutif lah pengguna dari anggaran belanja. "Sekarang bilang gak dibahas, dulu bilang dibahas. Kan yang gak dibahas 2015 bukan 2014," kata Ahok.

Adapun Lulung diperiksa sebagai saksi dalam pengadaan UPS yang ada dalam APBD Perubahan DKI 2014. Pada pemeriksaan perdana, Lulung sempat diperiksa selama sembilan jam. Kemudian untuk yang kedua kali ia diperiksa selama 11 jam pada Senin (4/5).

Ikuti Whatsapp Channel Republika