REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengapresiasi tindakan penyidik Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri terkait pengadaan uninterruptible power supply (UPS) dalam Anggaran Pendapapatan dan Belanja Daerah-Perubahan (APBD-P) 2014.

"Saat ini kalau memang mau pembersihan ya pembersihan dari internalnya eksekutif baru ke Legislatif. Ya DPRD tugas saya," kata Prasetio di gedung DPRD DKI, kemarin (6/5).

Ia mengaku belum memahami kasus pengadaan UPS, namun Prasetio meyakini nantinya tersangka akan terus berkembang. Prasetyo mengungkapkan DPRD menolak keras tindakan korupsi.

"Disini mungkin pemerintah melihat didalam eksekutif dan legislatif ada kompromi anggaran. Saya sih curiga yang lebih banyak malingnya birokrat bukan kita," ujar politikus PDIP tersebut.

Selanjutnya Prasetio menambahkan agar Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama juga memeriksa Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD) terkait. "Diposisikan di mata hukum tuh sama. Kalau memang konteksnya anak buahnya salah ya tangkep," kata Prasetyo.

Sebelumnya penyidik Bareskrim Polri telah menetapkan dua tersangka pengadaan UPS yakni Alex Usman dan Zaenal Sulaiman. Untuk saat ini Alex menjabat sebagai Kepala Saksi Sarana dan Prasarana Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Selatan yang sebelumnya bertugas sebagai mantan Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Suku Dinas Pendidikan menengah Jakarta Barat.

Sementara Zaenal sebelumnya menjabat sebagai Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Pusat, yang kini menjabat sebagai Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda DKI Jakarta.

Ikuti Whatsapp Channel Republika