REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mendukung rencana penghentian pengiriman tenaga kerja ke luar negeri. Terutama, tegasnya, pengiriman WNI untuk berprofesi sebagai penata laksana rumah tangga (PLRT).

"Bagus, menurut saya kalau TKI pembantu rumah tangga semestinya memang kita hentikan dan kita ganti dengan tenaga kerja formal," kata Mensos, Kamis (7/5).

Menurut Mensos, tenaga kerja formal sebenarnya sangat dibutuhkan seperti misalnya Jepang yang setiap tahun membutuhkan 400 pekerja sosial untuk panti lanjut usia. "Kita belum bisa memenuhi sama sekali, jadi peluang seperti ini kita petakan, kita siapkan SDM," tambah Mensos.

Kementerian Tenaga Kerja menyatakan akan menghentikan penempatan tenaga kerja Indonesia di 21 negara di Timur Tengah yaitu Aljazair, Arab Saudi, Bahrain, Irak, Iran, Kuwait, Lebanon, Libya, Maroko, Mauritania, Mesir, Oman, Pakistan, Palestina, Qatar, Sudan Selatan, Suriah, Tunisia, UEA, Yaman, dan Jordania.

Selain itu Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) akan menyiapkan langkah alternatif. Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan Indonesia akan menghentikan pengiriman tenaga kerja ke luar negeri, terutama yang berprofesi sebagai PLRT pada 2018.

Menurut Kalla, pemerintah tidak menghentikan pengiriman tenaga kerja Indonesia untuk bidang formal dan akan terus mendorong perkembangan di sektor itu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika