REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Sleman mengincar posisi wakil bupati pada pemilihan bupati mendatang. Hal ini disampaikan Ketua Desk Pilkada DPC PKB Sleman 2015, Nurus Syaifuddin Al Anshori.
"Ini target yang realistis dari kami," ungkapnya setelah menerima pengembalian formulir pendaftaran wakil bupati di kantor DPC PKB Sleman, Rabu (6/5).
Adapun alasan target tersebut dikarenakan selama dua periode PKB gagal mendapatkan posisi di pemerintahan. Perolehan kursi suara di DPRD pun tidak memenuhi ketentuan untuk mengajukan calon sendiri.
Selama dua minggu, dari 24 April sampai 6 Mei, DPC PKB Sleman melakukan penjaringan calon bupati dan wakil bupati. Hingga hari terakhir, tercatat tujuh orang mengembalikan formulir pendaftaran. Dua untuk posisi calon bupati, lima untuk calon wakil bupati. Adapun pendaftar calon bupati adalah
Sri Purnomo (bupati Sleman) dan Sukamto (anggota DPRD DIY periode 2014-2019). Sedangkan lima calon wakil bupati, Listiyani Warih Wulandari, Wawan Prasetya, Nurjamil, Daryanto dan Sukamto.
Tapi penetapan calon masih belum dipastikan. Karena untuk menentukan siapa yang akan maju dengan posisi apa, diperlukan uji kelayakan (fit and proper test) setelah pendaftaran ditutup. "Uji kelayakan sendiri akan dilakukan pertengah bulan ini. Nanti hasilnya akan diserahkan ke DPW PKB DIY untuk meminta rekomendasi ke DPP," tutur Nurus.
Setelah itu ia menjelaskan Sukamto mendaftar untuk calon bupati dan wakil bupati. Sedangkan Sri Purnomo sebagai calon bupati. Hal ini pun diungkapkan anggota fraksi PKB DPRD Sleman Wawan Prasetya yang juga mendaftarkan diri sebagai wakil bupati. Secara blak-blakan ia mengatakan ingin berpasangan dengan calon Incumbent.
“Jadi posisi wakil bupati merupakan target realistis,” ujar Wawan usai mengembalikan formulir pendaftaran calon wakil bupati.
Sekretaris Dewan Tanfidz DPC PKB Sleman, Tri Nugroho menambahkan, meski hanya mengincar posisi wakil bupati, PKB tetap akan mengajukan paket calon bupati dan calon wakil bupati ke DPP PKB untuk dimintakan rekomendasi.
"Kami harapkan SK dari DPP sudah diterima pada bulan Juni. Sehingga setelah SK turun, kami bisa segera bergerak," tuturnya. Menurutnya hal ini harus cepat dilakukan untuk menentukan mitra koslisi.
