REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Haryadi Sukamdani menilai presiden perlu melakukan evaluasi secepat mungkin. Hal tersebut, menurut Haryadi dikarenakan, ada banyak persoalan yang sedang menunggu untuk cepat diselesaikan saat ini, khususnya di bidang ekonomi.
"Saya hanya ingatkan tugas kita masih sangat banyak untuk mengejar ketertinggalan dari penurunan pertumbuhan ekonomi. Tugas besar ini butuhkan soliditas dari pemerintah," kata Haryadi dalam sebuah diskusi di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (9/5).
Haryadi mengatakan, presiden tidak boleh menyia-nyiakan waktu dengan terus membiarkan persoalan yang ada berlarut-larut. Apalagi, menurutnya, hampir semua sektor ekonomi mengalami penurunan.
Pemerintah pun, lanjut Haryadi, perlu memperbaiki komunikasi politik dengan partai pendukung dan merangkul partai di luar pendukung. Presiden, lanjutnya, tidak boleh membuang waktu untuk memperbaiki komunikasi politik karena pemerintahan sangat bergantung pada hal tersebut.
"Kami dari sektor riil mendukung pemerintah. Enam bulan itu cukup bagi presiden untuk menilai kinerja pembantunya. Kami di sektor riil dua bulan cukup. Kami ingatkan jangan sampai buang waktu karena soliditas pemerintah sangat bergantung pada kompetensi pembantunya," ujarnya.
Terkait wacana reshuffle yang muncul, Haryadi mengatakan, Jokowi pasti memiliki pertimbangan terkait kinerja para menteri. Ia pun berharap Jokowi dapat menggunakan hak prerogatifnya sebaik mungkin untuk memilih orang terbaik jika reshuffle tersebut benar dilakukan.
"Kami punya pandangan, kinerja itu dihasilkan dari policy yang lahir. Kalau kita tahu menteri stylenya begitu, kalau terus dipertahankan, ya bahaya," kata Haryadi.
"Harapan saya, beliau (Jokowi) masih punya independensi dalam gunakan prerogatifnya untuk tentukan orang terbaik. Kendalikan birokrasi memang tidak mudah. Kalau menteri tidak punya kemampuan untuk kendalikan itu, jadi bermasalah," ujarnya lagi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika