REPUBLIKA.CO.ID, JAYAPURA-- Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly mengatakan, pemberian grasi kepada lima tahanan politik di Lapas Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua, pada Sabtu sore, oleh Presiden Joko Widodo, merupakan itikad baik pemerintah.

"Presiden Jokowi punya itikad baik untuk memberikan grasi lebih dari lima, tapi untuk sementara ini yang mengajukan grasi itu hanya enam orang, tapi satu sudah meninggal," kata Yasona Laoly, disela-sela kunjungan Presiden Jokowi di Lapas Abepura, Kota Jayapura, Papua, Sabtu (9/5).

Menurut dia, selain pengajuan dari enam orang tapol asal Papua, ada juga tawaran yang diberikan pemerintah kepada tahanan lainnya. "Ada juga yang kita tawarkan tetapi belum berkeinginan. Alasannya satu dan lain hal, jadi kalau itikad baik dari pemerintah sudah jelas," katanya.

Yasona juga menegaskan bahwa stigma Operasi Papua Merdeka (OPM) bagi kelompok atau individu tertentu di Papua tidak lagi boleh disebutkan. "Bahkan Presiden Jokowi mempertimbangkan untuk memberikan amnesti. Tapi itu kan proses politiknya harus melalui DPR, jadi ini akan kita kaji lagi sekembalinya dari sini," lanjutnya.

Pemberian atau pun pengajuan permintaan amnesti, tegas Yasona, setelah presiden dan rombongan kembali ke Jakarta akan dibahas lagi dengan sejumlah intansi atau pun kementrian terkait.

"Kita akan kaji lagi. Polri tentunya dengan Menko Polhukam akan dilibatkan, pokoknya Pak Presiden Jokowi sudah perintahkan kita untuk kaji ini secara baik. Karena tawaran lima orang ini, merupakan langkah awal untuk mencoba mencari rekonsiliasi yang lebih baik, bagaimana kita membangun secara bersama-sama Papua, itu yang lebih penting," katanya.

Presiden Jokowi akan memberikan grasi kepada lima orang tahanan politik yang terlibat pembobolan gudang senjata di Kodim 1710 Wamena pada 2003 lalu di Lapas Abepura.

Ikuti Whatsapp Channel Republika