REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Tajikistan akan memperimbangkan kembali larangan pemakaian dan penggunaan nama Arab bagi para warganya. Mereka akan siap menawarkan daftar alternatif lain yang diharapkan bisa diterima bagi para orangtua yang anaknya memiliki nama Arab.

"Setelah adopsi peraturan ini, kantor registri tidak akan mengizinkan pendaftaran nama yang salah atau asing bagi budaya lokal, termasuk nama-nama yang menunjukkan benda, flora dan fauna, serta nama-nama bernuansa Arab," ujar pejabat di Departemen Kementerian Kehakiman catatan sipil, Jaloliddin Rahimov, seperti dikutip laman onislam.net, Ahad (10/5).

Sebelumnya, Presiden Tajikistan, Emomali Rahmon telah meminta parlemen untuk mengeluarkan Rancangan Undang-undang (RUU). Orang yang paling berkuasa di negeri itu meminta parlemen untuk mengeluarkan RUU pelarangan pendaftaran nama yang dianggap "terlalu Arab".

“Jika diadopsi, hukum baru  itu tentu saja akan diterapkan pada bayi yang baru lahir,” ujar Rahimov.