REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Analisis intelijen dari the Indonesia Intelligence Institute, Ridwan Habib menilai, pemberian ruang bagi pers asing untuk meliput ke Papua adalah hal positif.

Ia mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengambil pendekatan lain soal provinsi paling timur di Indonesia itu.

Menurutnya, kebijakan tersebut akan memberikan kredit baik bagi pemerintah. Setidaknya, internasional akan mengakui keterbukaan pemerintah untuk media asing di wilayah yang dinilai rawan.

"Kebijakan Jokowi di Papua ini pendekatannya kemanusian. Saya rasa itu bagus," kata dia, saat dihubungi, Ahad (10/5).

Namun, membiarkan media asing bebas di Papua, punya tantangan tersendiri. Ia melanjutkan, lembaga terkait intelijen di bawah kepresidenan, harus siap dengan keterbukaan Jokowi kali ini.

Sebab, menurutnya kontra intelijen dalam negeri, punya kecenderungan tak mau ambil risiko. Artinya kata dia, fakta politik di Papua, masih menyimpan persoalan.

Baik berupa perluasan otonomi khusus oleh aktivis lokal, maupun kelompok separatis yang menghendaki Papua merdeka. Kelompok terakhir, selama ini bukan cuma bermain di Papua. Tapi, kampanye internasional soal kemerdekaan Papua, justeru lebih kencang.

"Selama ini kontrol intelijen kita, nggak siap dengan pers asing ini," ujarnya.

Meskipun begitu, Ridlwan mengatakan, kebebasan pers asing di Papua kali ini, dinilai lebih membawa manfaat ketimbang sebaliknya. Sebab, dikatakan dia, internasional pun harus tahu soal apa yang terjadi di Bumi Cendrawasih tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika