REPUBLIKA.CO.ID, BEKASI -- Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Jawa Barat, mengintensifkan pengawasan terhadap sopir Angkutan Perbatasan Terintegrasi Busway yang kerap mengangkut penumpang di sembarang tempat.
"Saat ini kami sudah memfasilitasi undakan atau tangga penghubung halte menuju pintu masuk APTB sehingga tidak ada lagi alasan sopir menaikturunkan penumpang di sembarang tempat," kata Kepala Dishub Kota Bekasi Supandi Budiman di Bekasi, Ahad (10/5).
Menurut dia, sejak APTB bergulir pada 2013 di Kota Bekasi, keberadaan halte yang disediakan pemerintah tidak pernah dimanfaatkan dengan maksimal. Pembangunan sejumlah halte APTB di Kota Bekasi telah menghabiskan dana sekitar Rp 200 juta lebih.
Ada enam unit halte APTB di Kota Bekasi, yakni di Jalan Joyomartono, dua unit di Jalan Cut Meutia Rawa Panjang, dua unit di Jalan Ahmad Yani dekat pintu tol Bekasi Barat, dan satu unit halte di dalam Terminal Induk Kota Bekasi. Namun pihaknya selama ini masih memaklumi kebiasaan para supir menaikan penumpang di sembarang tempat, menyusul belum adanya fasilitas undakan di lokasi halte.
"Mulai pekan ini kami telah mengalokasikan anggaran Rp 100 juta pada 2015 untuk pengadaan undakan halte serta pengecatan," katanya. Untuk itu, pihaknya mulai menerapkan larangan bagi para supir untuk mengangkut penumpang selain di halte yang telah disediakan.
"Larangan ini akan diterapkan, jadi jangan sampai halte APTB jadi bangkai," ujarnya.
Menurut Supandi, APTB bukanlah satu-satunya moda transportasi umum yang digunakan warga di Kota Bekasi. Ada beberapa alat transportasi lainnya seperti angkot, taksi, bus umum, dan lainnya yang terkadang bersinggungan trayek dengan APTB kalau menarik penumpang di sembarang tempat.
"Ini sama-sama kejar setoran, tidak seperti bus Transjakarta yang hanya bisa menarik penumpang di haltenya, kalau APTB harus berebut penumpang," katanya.
