REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PDI Perjuangan siap menciptakan ruang kerja sama baru dengan partai Demokrat. Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Ekonomi, Hendrawan Supratikno mengatakan, kerja sama tersebut sebagai modal awal politik prima untuk menyokong pemerintahan.
Anggota DPR di Komisi VI itu mengatakan, partainya bersama partai-partai pendukung pemerintahan (KIH) pasti menerima kehadiran Demokrat. Baik yang ada di parlemen, maupun di pemerintahan. "Ruang itu (kerja sama) harus dibuka. Bukan lagi cuma memunculkan celah. Tapi terbuka," kata Hendrawan, Senin (11/5).
Kata dia, sistem presidensial yang kuat membutuhkan sokongan politik yang kuat pula. Kebutuhan tersebut cuma bisa dipenuhi dengan kaolisi antar parpol. Sebab, sistem ketatanegaraan di Indonesia menjadikan parpol sebagai satu-satunya mesin pencetak dan pengelola negara.
Hendrawan mengatakan, pemerintahan sekarang harus membangun kerja sama politik yang kuat. PDI Perjuangan sebagai partai pendukung utama pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla akan menciptakan ruang agar partai Demokrat bisa bersama-sama mendukung pemerintah.
Sejauh ini, kata dia, belum ada komunikasi intens terkait kerja sama politik antara PDI Perjuangan dan partai yang dipimpin Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu. Namun, silaturahmi politik dan komunikasi juga lobi politik petinggi di dua p-rtai tersebut akan mampu menciptakan ruang baru bagi ke dua partai.
Disinggung soal apakah PDI Perjuangan akan setuju jika rencana reshuffle kabinet oleh presiden mendatang menghadirkan kader partai Demokrat di jajaran kementerian, Hendrawan menjawab boleh saja terjadi. "Asalkan untuk memperkuat pemerintahan kan enggak masalah. Tapi, itu (peromba-kan kabinet) tetap hak preogratif presiden. Partai enggak ikut campur," ujar dia.
Sebelumnya, Ahad (10/5), Juru Bicara partai Demokrat, Ruhut Sitompul menyampaikan, kader partainya siap bergabung di pemerintahan. Bahkan, kata dia, kader partainya akan siap dipanggil ke Istana untuk dijadikan menteri di Kabinet Kerja bentukan Jokowi-JK. Hanya saja, dikatakan Ruhut, kesiapan kadernya itu harus mendapatkan izin dan restu SBY.
Ikuti Whatsapp Channel Republika