REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Para gubernur se-Indonesia yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) kompak meminta dana tambahan sebesar Rp 1 triliun untuk diberikan di setiap provinsi. Ketua Umum APPSI sekaligus Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo menjelaskan, permintaan para pimpinan provinsi ini merupakan hasil dari Rapat Kerja Nasional yang diadakan beberapa waktu lalu.
"Hari ini akan kita serahkan hasil rakernas. Hasil Rakernas itu meminta agar pemerintah menambah Rp 1 triliun pada tiap provinsi, sebagai solusi pangan dan infrastruktur," jelas Syahrul saat menghadiri silaturahim seluruh gubernur dengan Menteri Bappenas, Senin (11/5).
Keinginan Syahrul beserta gubernur lainnya ini, bermula dari rencana Presiden Joko Widodo untuk menggelontorkan dana Rp 100 Miliar untuk kabupaten kota seluruh Indonesia. Dana sebesar itu, lanjut Syahrul, hanya dikhususkan untuk pembangunan infrastruktur dasar.
Sedangkan pembangunan di bidang pangan dan infrastruktur penunjang, belum tersentuh. "Kemarin bapak Presiden dalam Musrenbang mengatakan dana Rp 100 miliar akan disampaikan ke kabupaten kota. Ini perlu diprotab seperti apa, karena jangan sampai tadi distorsinya yang akan muncul dan tidak ada pengendalian, sehingga keluar dari konteks," ujar Syahrul.
Syahrul menambahkan, urusan pembangunan pangan dan infrastruktur penunjang adalah wewenang provinsi, bukan kabupaten kota. Sehingga, pemerintah pusat sudah seharusnya tidak luput memerhatikan perkara ini dengan hanya fokus pada proyek infrastruktur dasar.
"Saya melihat pengendalian pangan juga ada di provinsi. Kalau masing-masing provinsi diberikan dana Rp 1 triliun itu ada infrastruktur dan lain sebagainya, saya kira minimal kebutuhan pangan rakyat yang berjumlah 240 juta, gubernur bisa bertanggungjawab," katanya.
Dengan modal Rp 1 triliun ini, lanjut Syahrul, pemerintah provinsi bisa membagi dana tersebut untuk berbagai proyek pangan. Dia mencontohkan, menggunakan dana sebesar Rp 832 miliar, untuk bibit padi, pemerintah provinsi bisa menghasilkan Rp 34 triliun.
"Jagung modal Rp 78 miliar, hasilnya Rp 2,4 triliun, rumput laut Rp 100 miliar hasilnya Rp 1,18 triliun. Oleh karena itu sebetulnya hal seperti ini jauh sudah kami bicarakan sebelum naik-turunnya harga BBM di jaman SBY, dan seperti itu," ujarnya.
Menteri Bappenas Andrinof Chaniago menyatakan, pihaknya akan menampung usulan para gubernur tersebut. Namun, Andrinof menegaskan bahwa pemerintah pusat akan mengedepankan prinsip prioritas dalam menggunakan anggaran.
"Ditampung aja dulu. Kalau soal dipenuhi kan dilihat dulu, dilihat dari kemampuan kita kemudian urgensinya nanti dilihat. Tapi yang jelas itu diperhatikan. Kalau satu triliun berarti 34 T, cukup besar," ujar Andrinof.
Ikuti Whatsapp Channel Republika