REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Bidang Investasi, Banking, Finance, dan Pengembangan Usaha Kadin Indonesia Wilayah Timur Reza Maspaitella mengatakan, percepatan pembangunan di Indonesia Timur tidak bisa dilakukan secara asal-asalan. Pembangunan di wilayah ini harus memiliki mata rantai yang jelas dan terintegrasi.
"Misalnya saja, pembangunan trans Sulawesi jangan hanya dibangun jalan tolnya saja namun juga harus dipikirkan industrinya agar terpadu dan efisien," ujar Reza di Jakarta, Rabu (13/5).
Apabila pembangunan infrastruktur transportasi di wilayah Indonesia timur memadai, maka ada sebuah mata rantai ekonomi yang dapat dipadukan. Selain itu, menurut Reza, hal ini dapat membangun mata rantai nilai dari pedesaan ke industri kecil dan menengah.
"Kita perlu menjaga agar tidak terjadi ketimpangan antar wilayah yang terlalu jauh, karena ini akan mengganggu perekonomian nasional," ujar Reza.
Dalam rangka membangun momentum percepatan pembangunan wilayah Indonesia timur, maka perlu adanya pendekatan kebijakan yang mencakup sejumlah aspek.
Di antaranya, aspek kebijakan nasional tentang percepatan pembangunan infrastruktur, ketahanan energi, dan pertambangan. Selain itu, percepatan ketahanan pangan dan pembiayaan percepatan pembangunan wilayah Indonesia timur.