REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politikus PDIP Tubagus Hasanuddin mengatakan, semua pihak harus menyerahkan sepenuhnya keputusan reshuffle kepada Presiden Jokowi sebagai pemegang hak prerogatif. PDIP pun, lanjut dia, sebagai partai pengusung tidak bisa menentukan kapan Presiden harus melakukan reshuffle.

"Kalau momentnya kapan, terserah Pak Jokowi. Tapi kalau menurut saya, sebaiknya, diganti atau reshuffle sesudah Lebaran. Dengan risiko, itu masa-masa yang lebih kritis, kalau tidak terlalu pintar, kondisi ekonomi bisa makin kejeblos," kata Hasanuddin di gedung DPR, Jakarta, Rabu (13/5).

Hasanuddin mengaku telah mengetahui daftar nama menteri yang diisukan akan dirotasi yang beredar di masyarakat saat ini. Dalam daftar nama menteri tersebut, beberapa nama menteri bidang ekonomi ikut tercantum, di antaranya Menteri Perekonomian Sofyan Djalil dan Menteri BUMN Rini Sumarno.

Dia pun meminta semua pihak untuk tidak lantas mempercayai daftar tersebut. "Saya nggak percaya, masing-masing orang bisa sebarkan itu. Yang tahu saya pikir hanya ibu Ketum (Megawati), reshuffle di bagian mana dan siapa yang cocok," ujar anggota Komisi I DPR tersebut.

Untuk diketahui, wacana perombakan sejumlah menteri dalam kabinet kerja pemerintahan Jokowi-JK makin santer terdengar akhir-akhir ini. Wakil Presiden Jusuf Kalla pun masih dengan tegas menyatakan belum membicarakan dengan Presiden Jokowi terkait rencana perombakan kabinet terhadap para menterinya ini.

Ikuti Whatsapp Channel Republika