REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi I DPR Fraksi Partai PKB, Syaiful Bahri Anshori menilai pemberian akses bagi pers asing ke tanah Papua belum dibarengi dengan persiapan yang matang. Pemberian akses ini ditegaskan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ketika melakukan kunjungan ke Papua.

Syaiful mengatakan, dunia internasional memang menuntut adanya kebebasan bagi pers di setiap negara. "Namun, (Indonesia) belum detail pembahasannya untuk pers asing. Persiapan kita untuk menghadapi pemberitaan asing soal Papua juga masih kurang," ucapnya pada Republika, Rabu (13/5).

Menurut dia, pemerintah seharusnya melakukan persiapan terlebih dulu sebelum memberikan akses bagi wartawan asing ke Papua. "Putusan Pak Jokowi memberikan akses itu juga memperlihatkan kurangnya koordinasi dan pola komunikasi antara presiden dengan para menterinya. Karena belum ada persiapan dan pembahasan," jelas Syaiful.

Dirinya memang mengakui, Papua telah menjadi wacana internasional. Karena itu pemerintah harus memiliki persiapan jika ada berita-berita yang kontra-produktif soal Papua oleh wartawan asing. Karena berdasarkan pengalaman yang Syaiful alami, banyak berita-berita tentang Papua yang tidak mencerminkan realitas aslinya.

"Seakan-akan Papua tidak pernah ada perbaikan oleh pemerintah," ungkap Syaiful.

Ikuti Whatsapp Channel Republika