REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koalisi Merah Putih (KMP) merasa tak terpengaruh dengan hubungan baru Partai Demokrat dengan gabungan partai di Koalisi Indonesia Hebat (KIH).
Sekertaris KMP, Fahri Hamzah mengatakan partai-partai di lingkaran oposisi tetap solid untuk berada di luar pemerintahan. Politikus dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini melihat, kedekatan baru antara Partai Demokrat dan KIH tak bisa diartikan sebagai ancaman terhadap KMP.
"Tidak ada masalah. Sekarang yang penting semua (partai) berpikiran positif," katanya kepada wartawan di Komplek MPR/DPR, Jakarta, Rabu (13/5).
Wakil Ketua DPR itu melanjutkan, sebenarnya dikotomi antara partai pendukung dan penentang sudah tak diperlukan lagi. Sebab menurutnya, sekarang ini semua partai politik punya sikap yang sama dalam mendukung pemerintahan agar efektif dan berjalan. Semua partai, artinya termasuk partai-partai yang tergabung dengan KMP.
"KMP ini harus dipandang sebagai mitra di dalam menjaga agar jalannya pemerintahan selalu di jalur yang benar," ujarnya.
Namun adanya KMP adalah sebagai sistem politik terbuka untuk menyampaikan kritik membangun untuk pemerintahan. Ia mengatakan adanya KMP sebagai sistem kritik, semestinya dihargai sebagai khasanah jalannya pemerintahan yang berdemokrasi.
Bukan malah dijadikan sebagai kelompok atau musuh politik. Karena sebagai sistem yang kritis, kata Fahri tentunya harus membawa KMP berada di luar pemerintahan.
"Kalau ada yang mau (bergabung) ke pemerintahan silakan saja. Tapi untuk hari ini KMP tetap konsolidasi berada di luar pemerintah," katanya lagi.
Terkait partai Demokrat, selama pemerintahan saat ini, mengklaim sebagai entitas politik penyeimbang. Bekas partai penguasa ini, memposisikan berada di antara kepentingan KIH sebagai kelompok penyokong pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan KMP sebagai kelompok di luar pemerintahan.
Namun, dalam peristiwa politik tertentu, partai Demokrat te-rlihat akrab dengan partai-partai di KMP. Di Parlemen, partai Demokrat beberapa kali satu suara dengan KMP soal rumusan aturan. Sebut saja di antaranya soal UU MD3, yang mengatar partai tersebut, ikut menguasai kursi pemimpin DPR, meskipun, partai Demokrat bukan partai pemenang utama.
Tapi, dalam Kongres partai Demokrat ke IV, Selasa (12/5) Ketua Umum Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam pidato politiknya mengatakan, akan membawa partainya untuk jadi bagian pendukung pemerintah. Kata dia, partainya akan siap menjadi solusi bagi persoalan yang sedang dihadapi pe-merintahan sekarang ini.
Saat gelaran kongres tersebut, pun mayoritas tamu undang-an dibanjiri pemimpin partai-partai KIH. Bahkan tampak hadir Ketua Umum Golkar versi Munas Ancol, Agung Laksono. Tak tampak satu pun, tamu undangan dari pemimpin utama partai-partai dalam KMP, kecuali Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika