REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Wali Kota Bandung Ridwan Kamil resmi meluncurkan program Kredit Melawan Rentenir (Melati) pada Rabu (14/5) di Bandung Trade Mall. Kredit Melati ini diluncurkan oleh Pemerintah Kota Bandung dengan menggandeng Bank Perkreditan Rakyat (BPR).
"DPR tidak meragukan, tapi meminta untuk dipersiapkan. Dipersiapkan dengan baik, dengan sistem yang baik, profesionalitas dari BPR," jelas anggota Komisi A DPRD Kota Bandung Ade Fahruroji saat dihubungi, Rabu (13/4).
Ade menyatakan Kredit Melati yang hadir dengan suku bunga 0 persen ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi BPR. Pasalnya, dengan bunga 0 persen yang berarti tidak memberi profit, BPR harus bisa memberdayakan 'orang-orang'-nya untuk melakukan melakukan collecting, analisa kredit, hingga analisa jaminan terkait Kredit Melati. BPR juga harus memastikan bahwa dana Kredit Melai tersalurkan ke masyarakat yang memang membutuhkan, bukan ke kalangan yang sengaja mencari keuntungan sendiri.
BPR, lanjut Ade, juga perlu memastikan agar kemacetan kredit bisa ditekan oleh BPR. Dengan begitu Kredit Melati tetap akan bisa bergulir di tahun depan. Untuk itu, Ade menilai, keberhasilan dan kelancaran Kredit Melati akan sangat dipengaruhi oleh profesionalitas BPR sebagai tim di lapangan.
Melalui BPR, Kredit Melati hadir untuk membantu usaha masyarakat dengan suku bunga 0 persen. Sasaran dari Kredit Melati mencakup tiga jenis usaha mikro, yaitu usaha mikro perdagangan, usaha mikro bidang jasa serta usaha mikro industri rumah tangga. Plafond pinjaman yang disediakan mulai dari Rp 500 ribu hingga Rp 30 juta, baik untuk kelompok atau pun perorangan yang mengajukan pinjaman.
Wali Kota Bandung Ridwan Kamil menyatakan, tujuan utama dijalankannya Kredit Melati ialah untuk mempersempit ruang gerak rentenir dan membebaskan bisnis yang dijalankan masyarakat Kota Bandung dari jeratan rentenir. Sasaran utama dari program ialah para pelaku usaha dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah yang rentan dengan cekaman rentenir.
Ridwan menyatakan kelompok ini menjadi prioritas karena dengan keterbatasan latar belakang pendidikan, biasanya mereka lebih mudah untuk dilenakan oleh rentenir. Jika sudah terjerat rentenir, kelompok ini akan bekerja keras untuk menjalankan usahanya tetapi tidak ada peningkatan kesejahteraan yang dicapai. "Akibatnya kehidupan mereka tidak berubah, Oleh karena itu kita lawan," terang Ridwan.
Ridwan menyatakan pada awalnya, Pemerintah Kota Bandung akan mengucurkan dana dari APBD hingga Rp 75 miliar untuk keberlangsungan Kredit Melati. Akan tetapi, dengan beberapa pertimbangan, dana yang dikucurkan untuk Kredit Melati pada 2015 ini Rp 30 miliar terlebih dahulu. Ridwan juga menegaskan program ini tidak berorientasi pada profit dan tidak bergantung pada fluktuasi suku bunga karena dananya berasal dari APBD.
