Kamis 14 May 2015 20:06 WIB

DPRD: Kenapa Sosialisasi PPDB tidak Seheboh PIPPK?

Rep: C01/ Red: Djibril Muhammad
Gedung DPRD Kota Bandung
Foto: infobdg
Gedung DPRD Kota Bandung

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Komisi D DPRD Kota Bandung menilai sosialisasi yang dilakukan Pemerintah Kota Bandung terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2015 kurang maksimal.

Komisis D DPRD Kota Bandung berharap sosialisasi PPDB bisa dilakukan dalam skala besar seperti halnya sosialisasi Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK).

"Usulan dari DPRD sebelum ada pendaftaran yang lain PPDB harus didahulukan. Prioritas," ungkap Anggota Komisi D DPRD Kota Bandung Gagan Hermawan saat dihubungi, Kamis (14/5).

Ketua fraksi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) ini menyatakan pentingnya sosialisasi PPDB untuk menghindari adanya kursi kosong. Sebab, dalam PPDB 2015 ini tiap sekolah memiliki kuota 10 persen kursi untuk pelajar yang tidak mampu.

Jika sosialisasi dilakukan dengan dini dan merata, maka informasi ini dapat diketahui oleh yang membutuhkan. Dengan begitu, para pelajar tersebut dapat terdata dan bisa mengakses 10 persen kuota kursi tersebut untyuk sekolah dengan gratis.

Jika sosialisasi PPDB terlambat, risiko kursi kosong karena jumlah pelajar tidak mampu yang mendaftar sedikit akan lebih besar. Adanya kuota kursi kosong, lanjut Gagan, rentan untuk diperjualbelikan. Padahal, sejatinya kursi tersebut merupakan jatah bagi siswa tidak mampu. "Itu, yang saya takutkan itu diperjualbelikan," lanjut Gagan.

Gagan juga berharap sosialisasi PPDB tidak terlambat seperti pada 2014 lalu. Ia menyatakan Peraturan Wali Kota terkait PPDB pada tahun it baru keluar beberapa hari saja dari waktu dibukanya pendaftaran. Ini membuat sosialisasi PPDB 2014 menjadi kurang maksimal.

Selain itu, Gagan juga menilai akan lebih baik jika sosialisasi PPDB bisa dilakukan sebesar sosialisasi PIPPK. Sebab, sosialisasi PIPPK diselenggarakan di Gedung Sasana Budaya Ganesha (Sabuga) dengan mengundang berbagai lapisan masyarakat. Hal serupa juga bisa dilakukan untuk mensosialisasikan PPDB.

"Sabuga kita sewa lagi, sosialisasikan ke RT, RW, lurah, kepala sekolah. Seperti PIPPK kemarin. Kenapa masalah Perwal (PPDB) ini tidak dilakukan hal yang sama?" kata Gagan.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement