REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) menilai, tim ekonomi Presiden Joko Widodo (Jokowi) gagal. Ketua Umum SOKSI, Ade Komarudin mengatakan, satu semester pertama Kabinet Kerja, belum mampu mencapai target ekonomi yang dicanangkan.

Karena itu, organisasi sayap politik partai Golkar itu, Jokowi harus membentuk Tim Penanggulangan Krisis. "Di bidang ekonomi, perekonomian Indonesia sampai dengan April tidak menggembirakan," kata dia, di Jakarta, Jumat (15/5).

Catatan SOKSI mengungkapkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan pertama 2015 hanya 4,71 persen. Padahal target pertumbuhan menurut APBN Perubahan 2015 sebesar 5,7 persen. Sedangkan inflasi di periode yang sama tercatat di atas enam persen, dengan asumsi APBN Perubahan 2015, sekitar lima persen.

Penyerapan anggaran di triwulan pertama pemerintahan berjalan pun mengalami penurunan. Diterangkan Ade, di triwulan pertama pemerintahan 2014, penyerapan anggaran mencapai enam persen. Namun pada periode sama di 2015, hanya sekitar 2,21 persen.

Catatan lain SOKSI juga menyoroti realisasi pajak di triwulan pertama pemerintahan Jokowi yang turun Rp 125 triliun, yakni baru mencapai Rp 198 triliun. Padahal, target pajak dalam APBN Perubahan 2015 harus mencapai Rp 1.294 triliun. I

Sedangkan di sektor migas, SOKSI mencatatkan kebijakan pemerintah yang menyebabkan penurunan pendapatan negara sebesar Rp 150 triliun. Penurunan tersebut melihat asumsi harga minyak (ICP) yang menurut APBN Perubahan 2015 ber-ada di level 60 dolar AS/barel.

Karena itu, Ade mengatakan, sikap resmi SOKSI terhadap pemerintahan sekarang ini, menyatakan agar target pencapaian ekonomi 2015 tetap sesuai harapan. "Tim Krisis kami (S-OKSI) harapkan bisa mensinerjikan antar kementerian dan lembaga untuk kembali mestabilkan perekonomian," ujar dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika