REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Hari pertama masa sidang ke-4, DPR akan menggelar rapat konsultasi dengan Presiden Joko Widodo soal Pilkada serentak. Wakil ketua komisi II, Ahmad Riza Patria mengatakan, rapat konsultasi akan digelar Senin (18/5) siang. DPR RI akan diwakili oleh pimpinan DPR bersama pimpinan komisi II.

Menurut Riza Patria, ada dua hal yang akan dibahas dalam rapat konsultasi antara DPR dengan Presiden ini. Pastinya, kata dia dia, pembahasan antara DPR dengan Presiden ini semangatnya adalah pelaksanaan pilkada serentak untuk efisiensi dan keamanan.

Namun, yang terjadi justru ada beberapa masalah yang melenceng dari semangat awal pilkada. "Anggaran pilkada justru meningkat 3 kali lipat di APBD-nya," kata Riza Patria di kompleks parlemen, Senin (18/5).

Ini bertolak belakang dengan semangat awal pelaksanaan pilkada serentak untuk efisiensi anggaran. Selain itu, DPR juga akan membahas soal pelaksanaan pilkada serentak akhir tahun 2015 agar berjalan kondusif, aman dan nyaman. Sebab, kata dia, ada potensi terjadi kekisruhan di daerah-daerah pada pelaksanaan pilkada serentak nanti.

"Kita melihat ada dua parpol yang belum bisa dipastikan ikut dan bisa berpotensi kisruh," imbuh politikus partai Gerindra itu.

Potensi kisruh ini dilihat karena dua parpol besar di Indonesia itu, terancam tidak dapat mengikuti Pilkada. Sebab, kata Riza Patria, KPU memiliki pemahaman sendiri soal partai peserta pilkada. Yaitu, parpol yang belum islah tidak dapat mengikuti pilkada.

Ikuti Whatsapp Channel Republika