REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said meminta berbagai pihak tidak lagi memperpanjang permasalahan yang terkait dengan Petral.

"Berkaitan dengan Petral dan sebagainya, saya kira tidak ada keputusan besar dan penting yang tidak melibatkan pimpinan tertinggi negara," kata Sudirman Said di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (19/5).

Pernyataan itu disampaikan untuk merespons setelah mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengaku merasa difitnah oleh keterangan Sudirman Said yang mengatakan bahwa pembenahan mafia migas kerap berhenti di meja Presiden ketika itu.

Sudirman menegaskan, pelibatan para pimpinan petinggi negara juga terjadi ketika waktu itu ia memutuskan atau mendorong keputusan pembubaran Petral. "Jadi kira-kira itu tanggapan saya. Mohon tidak diperpanjang. Karena sebetulnya, yang kita lakukan semata-mata untuk menata hal yang waktunya harusnya sudah lama ditata," katanya.

Penataan itu menurut dia bukan hanya semata untuk Petral melainkan juga untuk soal eksplorasi, soal SKK Migas, soal bagaimana lokasi, yang kesemua itu saat ini sedang ditata. Ia menegaskan hal-hal itu seharusnya sudah lama ditata.

Sudirman menyatakan sudah menjadi kewajiban dirinya untuk berkomunikasi dengan pihak manapun dalam setiap langkah penataan. "Mengenai situasi, pengelolaan migas di masa lalu, saya yakin para pengelola, pemerintah dan berbagai stakeholders tahu persis situasinya. Saya senang karena diskusi saya dengan Pak Faisal kemarin di Cikini mendapat sambutan dari banyak pihak dan membuat banyak pihak melek," katanya.

Ia mengaku senang karena kini masyarakat setidaknya lebih mengetahui situasi yang sebenarnya terjadi.

Oleh karena itu, ia menyambut baik bagi siapapun yang ingin berdiskusi dengannya. "Saya sambut baik untuk diskusi dengan siapapun untuk mencari jalan keluar supaya migas ini dari waktu ke waktu lebih baik, lebih transparan, lebih akuntabel, lebih efisien," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika