REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) mengabulkan gugatan Aburizal Bakrie (ARB) dan membatalkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang pengesahan kepengurusan hasil munas Ancol. Dalam putusannya, majelis hakim PTUN juga mengembalikan kepengurusan yang sah adalah hasil munas Riau.

Yaitu munas yang memilih ARB sebagai ketua umum, dan Idrus Marham sebagai Sekretaris Jenderal. Posisi Agung Laksono di kepengurusan hasik munas Riau adalah Wakil Ketua Umum partaj Golkar. Kuasa Hukum ARB, Yusril Ihza Mahendra mengatakan, pasca putusan PTUN ini, Golkar kubu Agung Laksono dapat menggelar rapat untuk membahas persiapan pilkada dengan ARB.

"Agung Laksono silakan rapat sama-sama dengan ARB dan Idrus Marham dalam kapasitas sebagai Waketum untuk bahas pencalonan Pilkada," kata Yusril pada wartawan, Selasa (18/5).

Yusril menambahkan, majelis hakim PTUN juga meminta Menkumham mencabut SK Pengesahan kepengurusan Golkar hasil munas Ancol. Sebab, menurut majelis hakim, keluarnya SK tersebut bertentangan dengan Undang-Undang dan asas umum pemerintahan yang baik.

SK Menkumham tersebut ditandatangani oleh Menkumham Yasonna Laoly berdasarkan atas hasil putusan Mahkamah Partai Golkar (MPG). Namun, majelis hakim menilai putusan MPG multi tafsir dan tidak bisa dijadikan dasar untuk mengesahkan kubu Agung Laksono.

Bahkan, kata Yusril, majelis hakim menilai Menkumham melakukan tindakan sewenang-wenang dan melakukan perbuatan tercela mensahkan kubu Agung dengan cara melawan hukum. Apa yang dilakukan Yasonna Laoly kurang hati-hati, kurang cermat dan mengabaikan asas proporsionalisme dan profesionalisme.

"Majelis hakim juga menegaskan bahwa jika ada banding atau kasasi putusan sela penundaan pemberlakuan SK Menkumham tetap berlaku," kata Yusril.

Jadi, imbuh dia, untuk mencegah terjadinya kevakuman kepemimpinan Golkar, maka sampai putusan ini inkrah, DPP Golkar yang sah adalah hasil munas Riau 2009.

Ikuti Whatsapp Channel Republika