REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo diminta konsisten dan segera menuntaskan janji-janji reformasi setelah 17 tahun berlalu sejak 20 Mei 1998. Permintaan itu dilayangkan Pengurus Besar (PB) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
"Satu tuntutan kami yakni kami meminta Rezim Jokowi-JK segera menuntaskan janji-janji reformasi," kata Ketua Umum PB HMI, Arief Rosyid Hasan di Jakarta, Rabu (20/5).
Sekitar seribuan demonstran yang terdiri dari elemen mahasiswa dan organisasi pemuda termasuk HMI, beberapa BEM, IMM, PII, dan lain-lain unjuk rasa di depan Istana Merdeka, Jakarta. Mereka sebelumnya melakukan 'long march' sepanjang Jalan Merdeka Barat hingga ke depan Istana Merdeka.
Arief mengatakan, hingga kini masih banyak janji-janji reformasi yang belum dituntaskan seperti kasus Trisaksi, tragedi Semanggi, hingga mewujudkan perubahan yang lebih baik bagi Indonesia. "Ini tuntutan tambahan yang kami sampaikan, setelah beberapa tuntutan yang kami sampaikan sebelumnya," ucap dia.
Selanjutnya, para kader HMI akan mengevaluasi langkah dan aksi mereka serta memastikan tuntutan didengar dan dilaksanakan Presiden Jokowi. "Kalau masukan ini tidak didengar kami akan kembali melakukan aksi, turun ke jalan," ucapnya.
Hingga pukul 15.55 WIB, unjuk rasa di depan Istana Merdeka Jakarta belum juga usai. Sebelumnya, HMI menyatakan sikap dan tuntutan agar Presiden menjaga stabilitas politik dan tidak membiarkan adanya penumpang gelap dalam pemerintahan yang membawa agenda berbeda.
HMI juga meminta agar Presiden menjaga stabilitas ekonomi dan berhati-hati dalam mengambil kebijakan menaikkan harga BBM dan Tarif Dasar Listrik. Alasannya semua kebijakan itu berpengaruh langsung terhadap harga kebutuhan pokok. Organisasi itu sekaligus menuntut pemerintah agar mengarusutamakan pemuda dalam kebijakan pembangunan manusia.
"Kami juga menyerukan kepada seluruh kader HMI dan kawan-kawan organisasi mahasiswa untuk mengadakan aksi hari ini, untuk memperingati gerakan reformasi, menyerukan tuntutan perbaikan, dan menjaga gerakan mahasiswa tetap berada di garda terdepan dalam mengawal jalannya pemerintahan yang demokratis," tambah Arief.
Ikuti Whatsapp Channel Republika