REPUBLIKA.CO.ID,BANDARLAMPUNG--Mahasiswa di Provinsi Lampung menuntut pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) memperbaiki tiga kebijakan yang berdampak bagi masyarakat luas, yaitu kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi, nasionalisasi aset, dan perbaikan kondisi ekonomi.
Menurut Andika, dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Lampung, di Bandarlampung, Kamis, mahasiswa menuntut dilakukan perbaikan dan pembenahan sistemik itu, sehingga diharapkan mampu membangkitkan optimisme seluruh lapisan masyarakat.
Sedangkan Korwil Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Lampung Risma Borthon mendesak pemerintah segera melunasi janji Nawacita dan menghentikan politik transaksional.
"Hari ini kita saksikan bersama, baik di tingkat legislatif DPR semuanya sibuk mengurus kepentingan pribadi dan partai. Eksekutif di pemerintahan Jokowi-JK juga menunjukkan tidak memiliki kualitas yang selayaknya untuk memimpin negeri ini menjadi lebih baik," kata dia.
Akibat dari hal itu, ujarnya pula, rakyat dibuat lebih menderita dan cenderung diabaikan aspirasinya. Sementara presiden selaku kepala negara, malah menanggapinya dengan santai-santai saja, ujarnya pula.
Pada momentum Hari Kebangkitan Nasional, Rabu, 20 Mei 2015, sejumlah aktivis mahasiswa di Lampung menggelar aksi pawai simpatik dipusatkan di Tugu Adipura Bandarlampung.
"Pawai ini juga merupakan bentuk refleksi kami sebagai pemuda untuk kembali mengenang Hari Kebangkitan Nasional, sekaligus mendorong untuk tetap konsisten mengawal pemerintah agar tetap berada di jalur yang benar," kata Andika pula.
Para mahasiswa itu memprotes kebijakan pemerintahan Jokowi-JK yang dinilai tidak berpihak pada rakyat.
Aksi diikuti puluhan mahasiswa Lampung dari berbagai universitas dan lembaga kemahasiswaan. Mereka sempat melaksanakan ibadah Salat Zuhur berjemaah, dengan dikawal oleh pihak kepolisian.
Dalam tuntutannya massa mahasiswa gabungan ini menuntut pemerintah agar segera merombak tiga kebijakan, yakti kenaikan harga BBM bersubsidi, menasionalisasi aset, dan memperbaiki kondisi perekonomian.
Ikuti Whatsapp Channel Republika