REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA- Anggota Fraksi Demokrat di DPR RI Willem Wandik mengatakan bahwa Menteri Ekonomi dan Sumber Daya Mineral Sudirman said yang saat ini menjabat sebagai salah satu penyelenggara negara memikirkan solusi pemberantasan mafia migas, termasuk persoalan Petral. Menurut Willem, pemerintahan Presiden Joko Widodo sebaiknya fokus kepada pencarian solusi dari pada berdalih dengan menyalahkan pemeritahan sebelumnya.
“Seharunya seorang menteri yang memegang otoritas di sektor migas lebih mengutamakan kinerja dan fokus menemukan solusi konkret untuk menuntaskan persoalan mafia migas yang telah lama menjadi masalah nasional,” kata Willem, melalui siaran pers yang diterima ROL, Kamis (21/5).
Selain itu, Willem berpendapat terlalu naïf apabila Menteri Sudirman hanya mencari alibi dengan mencari-cari kesalahan Presiden SBY yang menyebutkan pemberantasan mafia migas selalu berhenti di meja SBY. Politikus asal Papua yang duduk di Komisi V ini menyarankan sebaiknya menteri Sudirman memikirkan pekerjaan rumah yang dimiliki oleh Kementerian ESDM yang tidak hanya soal penyelesaian Petral.
Karena kata Willem masih banyak persoalan lain yang harus dipikirkan oleh Kementerian ESDM. Seperti contoh adalah penyelesaian polemik pembangunan smelter PT Freeport yang tidak berpihak kepada kepentingan rakyat Papua.
Ia melanjutkan, kewenangan menentukan pembangunan Smelter PT. Freeport berada pada otoritas Menteri ESDM. Selaku politikus yang dibesarkan di tanah Papua, Willem mengharapkan pengelolaan sumber daya alam potensial di Papua ini dapat menjadi kekuatan fiskal untuk mendorong kemandirian keuangan daerah,” ujar Willem.
Karena itulah, Willem menyatakan sangat keliru bila Menteri Sudirman menyalahkan SBY dalam penyelesaian persoalan Petral. Ia mengharapkan Menteri Sudirman benar-benar menjalankan mandat yang diberikan Presiden Jokowi untuk membawa intansi Kementerian ESDM benar-benar berhasil menaikkan kinerja yang positif demi pengamanan aset-aset yang dimiliki bangsa.
“Jangan sampai sejumlah sasaran penuntasan persoalan berbangsa dan bernegara mendapatkan treatmen yang keliru, dan terkesan mengalami subordinasi,” ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika