REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat hukum tata negara, Saldi Isra memandang mubazir rencana revisi UU Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) bila dilakukan hanya untuk mengakomodir partai-partai yang berdualisme kepengurusan. Menurut Saldi, rencana revisi UU Pilkada sebaiknya mempertimbangkan kepentingan nasional, bukan karena kalangan elite dari partai tertentu.

"Biarkan saja. Orang-orang itu yang berebut mahkota, kita yang ribut?" ucap Saldi Isra saat ditemui di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (21/5).

Saldi menyebut, terkait dualisme Partai Golkar, putusan PTUN Jakarta bisa menjadi dasar bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memutuskan kepengurusan partai yang akan ikut gelaran Pilkada tahun ini. Namun, ketika putusan itu digugat kembali, situasi kembali berlarut-larut.

Menurut Saldi, semestinya dibuat aturan tegas dari KPU, bukan bahwa sebuah UU direvisi untuk semakin membuat rintangan menjelang Pilkada. "Bagaimana caranya, kalau mereka mau ikut pemilu, mereka harus damai. Itu kan salah satu fungsi hukum. Jadi kalau mereka tidak bisa berdamai, sudah," ujar dia.

"Itu cara untuk memaksa mereka. Janganlah orang bertengkar, lalu difasilitasi oleh produk hukum (UU). Itu kan enggak bagus," sambung dia.

Merevisi UU Pilkada pun, tegas Saldi, sama sekali tidak akan memecahkan masalah dualisme kepengurusan ataupun keikutsertaan partai dalam Pilkada 2015. Sebab, itu hanya akan melahirkan kontroversi baru. Revisi akan menunjukkan cara berpolitik yang tak kunjung dewasa.

"Sekarang kalau dibuat norma (hukum) baru untuk menampung, pasti ada pihak yang diuntungkan dan pihak yang dirugikan. Bagaimana mau mengurus rakyat, kalau mereka bertengkar saja enggak bisa menyelesaikan sendiri?" pungkas dia.