REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Organisasi Masyarakat (Ormas) Pimpinan Pusat Muhammadiyah mendukung langkah panglima TNI Moeldoko memperbolehkan prajurit wanita menggunakan seragam berjilbab. Langkah itu, menurut Muhammadiyah sebagai bentuk penghargaan Undang-Undang Dasar 1945 dan nilai ketuhanan dalam Pancasila. 

"Kita patut memberikan apresiasi kepada pimpinan TNI yang telah memberi izin kepada prajurit TNI wanita untuk memakai hijab," kata Bendahara Umum Muhammadiyah, Anwar Abbas kepada Republika, Ahad (24/5).

Menurutnya, langkah Panglima TNI  sebuah kebijakan yang harus dihormati dan didukung oleh semua pihak karena  telah sesuai dan sejalan dengan pasal 29 ayat 1 dan 2 UUD 1945. Dasar negara menyatakan bahwa negara berdasar atas ketuhanan yang maha esa serta negara menjamin  kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya. 

"Jadi dengan adanya kebijakan ini terlihat bahwa pimpinan TNI sekarang benar-benar berusaha untuk menciptakan satu kehidupan yang benar-benar sesuai dengan semangat dan nilai-nilai yang ada dalam pancasila dan UUD 1945,"ujar Anwar.

Anwar menerangkan, kebijakan yang perlu didukung tersebut akan berdampak positif. Sebab, adanya kebijakan tersebut seluruh prajurit wanita yang berada di lingkungan TNI merasa tenang dalam melaksanakan tugasnya. 

Dengan demikian, kata Anwar, masyarakat berharap kinerja TNI secara keseluruhan akan meningkat sehingga rakyat dapat lebih hidup dalam ketenangan berpancasila.

Ikuti Whatsapp Channel Republika