REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kubu Agung Laksono membantah tudingan kondisi tersebut dilakukan kubunya dan pihak sekitar presiden yang mendukung pemerintahan. Hal tersebut untuk menanggapi mengenai tudingan Koalisi Merah Putih (KMP) yang menyatakan adanya pihak di sekeliling RI 1 (Presiden Jokowi) yang membuat gaduh politik nasional.

Ketua DPP Partai Gokar kubu Agung, Leo Nababan justru mengatakan, kisruh Golkar disebabkan para elite KMP, bukan pemerintahan. Dia membantah bahwa penyebab kisruh partai beringin tersebut lantaran intervensi yang dilakukan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly.

"Mereka mengatakan ada yang merecokkan, membuat kegaduhan politik, padahal justru elite-elite KMP yang bikin kegaduhan itu sendiri," kata Leo saat dihubungi ROL, Ahad (24/5).

Dia menilai, upaya revisi UU Pilkada yang dilakukan beberapa anggota DPR sebagai salah satu bagian kisruh yang diciptakan pihak oposisi pemerintah. Alasannya menurut dia, adalah sebagai bentuk ketidakpuasan sebab mereka belum mendapatkan target atau keinginan atas kekuasaan dalam pemerintahan.

Elite KMP berupaya keras merevisi UU demi memuluskan langkah kubu Aburizal Bakrie bisa melenggang pada Pilkada. Hal itu yang justru dianggapnya bentuk intervensi pada parpol lain. Padahal mereka tidak memiliki kepentingan sehingga justru menyebabkan kerusuhan dalam ranah politik.

Leo juga menyebutkan dalam upaya banding atas hasil putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang lalu, Menkumham ataupun kubu Agung diperbolehkan dalam UU untuk mengajukan. Jadi, tidak ada kegaduhan politik akibat upaya-upaya kubunya dan Menkumham yang terus diusahakan. "Itu Fahri Hamzah sebagai elite KMP juga janganlah urusi partai orang," sindirnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika