REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dua kubu di kepengurusan partai Golkar menyetujui islah. Perdamaian dua kepengurusan tersebut menyusul tahapan pemilihan umum kepala daerah (pilkada) 2015 yang akan segera dimulai. Golkar terancam absen dalam pilkada serentak tahun ini, jika dua kubu di partai itu tak bisa akur dalam satu kepengurusan.
Ketua Umum Golkar Munas Ancol, Agung Laksono menerangkan sudah ada beberapa kesepakatan antara dua kubu untuk bisa berdamai. Meskipun islah kali ini diistilahkan dia sebagai islah terbatas, hanya saja diyakini bisa menyelamatkan si Pohon Beringin dari ancaman tak bisa ikut pilkada.
Kesepakatan itu diungkapkan Agung, antara lain kepengurusan Golkar yang satu. Kata dia, selama ini dualisme kepengurusan Golkar ada dua pihak. Pihak pertama Golkar Ancol yang dipimpin olehnya. Kedua Golkar Bali yang dipimpin Ketua Umum Aburizal Bakrie.
Dengan adanya islah, dua kepengurusan tersebut setuju untuk hanya mengatasnamakan Partai Golkar. "Nanti satu pintu. Tidak mengenal lagi dari kubu AL (Agung Laksono) atau Ical (Aburizal Bakrie). Tapi satu kubu saja," terang Agung saat ditemui di DPP Golkar, Jakarta, Ahad (24/5).
Kedua, diterangkan Agung, islah menyepakati dibentuknya tim teknis bersama untuk pemenangan Pilkada 2015. Kata dia, akan ada kerjasama dari dua kubu untuk menyusun tim bersama untuk menentukan calon kepala daerah usungan Golkar. Kerjasama tersebut, dari tingkat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan juga sampai tingkat Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Cabang (DPC).
"Hal teknis kita tunggu timnya. Mungkin tim berisi tiga orang atau lima orang tiap kubu," kata dia. Tim tersebut, diharuskan bisa melihat potensi calon kepala daerah tiap-tiap daerah pilkada, yang bisa diusung oleh Golkar.
Namun, siapakah penguasa Golkar jika islah untuk pilkada itu disepakati? Agung mengatakan, soal tersebut belum mampu terbahas. Akan tetapi, mantan Menkokesra ini menegaskan tidak setuju jika islah kali ini menjadikan kepengurusan Golkar mengacu pada Munas Pekan Baru 2009.
Sebab menurut dia, kepengurusan Munas Riau 2009 dengan komposisi Ketua Umum Aburizal dan Agung sebagai wakilnya, serta Idrus Marham sebagai sekretaris jenderal (Sekjen) sudah dinyatakan demisioner. Karena itu, dikatakan Agung soal kepengurusan Golkar hasil islah, cukup hanya menentukan siapa ketua umum dan sekjennya saja.
"Itu dilihat nanti dalam perkembangannya. Yang jelas nanti yang diakui KPU. Dan KPU akan melihatnya dari ketentuan perundang-undangan. Dimana adalah berdasarkan keputusan pemerintah," ujar Agung.
Ikuti Whatsapp Channel Republika