REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Pakar keamanan ciber dan komunikasi Pratama Persadha mendesak pemerintah memberikan keamanan khusus bagi panitia seleksi calon komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Mulai dari penyisiran rumah dan kantor juga perlu dilakukan pengawasan," kata Pratama dalam penyataan tertulisnya, Senin (25/5).

Ia menambahkan, pengamanan tersebut mulai dari mencegah potensi yang memungkinkan penyadapan dan pengambilan informasi secara ilegal.

Presiden Jokowi, ujarnya, bisa membuat terobosan keamanan baru untuk setiap anggota pansel KPK. Sehingga, masih menurut Pratama, mereka bisa dilindungi privasinya dari segala bentuk ancaman yang ada.

"Kita punya Lembaga Sandi Negara maupun produk lokal yang bisa mengamankan dari segala bentuk penyadapan dan pencurian informasi,” jelas Pratama yang juga sebagai Ketua Lembaga Riset Communication and Information System Security Research Centre (CISSReC).

Menurutnya, faktor paling penting adalah kesadaran dari anggota pansel sendiri.

“Jangan sampai pemerintah sudah beri pengamanan, tapi semua data penting malah disimpan di email dan cloud gratisan buatan asing. Jadi anggota pansel harus mawas diri, jangan sembarangan menaruh data penting,” ungkap Pratama.

Ikuti Whatsapp Channel Republika