REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq meminta agar semua pihak tidak terpancing dengan ancaman perang terbuka dari Organisasi Papua Merdeka (OPM).

"Gerakan separatis seperti OPM memang ingin pemerintah bereaksi dengan hard power karena mereka akan ambil keuntungan banyak," kata Mahfudz, Senin (25/5).

Jadi, TNI jangan terpancing dengan provokasi gerakan-gerakan kriminal bersenjata maupun separatis. Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengatakan, TNI juga harus bekerja sama dengan institusi lain untuk mengatasi ancaman-ancaman seperti ini.

Operasi intelejen memang harus di lakukan dengan intensif di daerah yang tergolong rawan konflik. Sebab, dinamika yang terjadi untuk kawasan rentan konflik politik dan militer menjadi persoalan serius.

Untuk kasus di Papua, imbuh Mahfudz, tidak lepas dari kepentingan aktor-aktor yang ada di luar negeri. Papua menjadi wilayah paling rentan di Indonesia. Sebab, di provinsi tersebut, ada tambang emas terbesar di dunia.

Padahal, sebelumnya, Presiden Joko Widodo sudah menyatakan Provinsi Papua sudah menjadi daerah yang aman di Indonesia.

Bahkan, Jokowi juga sudah membebaskan media asing masuk ke wilayah paling timur Indonesia ini. Pemerintah juga tengah mengejar percepatan pembangunan infrastruktur di wilayah ini.

"Jadi saya minta, TNI dan pemerintah tidak terpancing," tegas Mahfudz.

Sebelumnya, pimpinan OPM yang bermarkas di Lany Jaya, Papua melontarkan tantangan perang terbuka dengan seluruh orang Indonesia di Papua.

Pimpinan OPM Enden Wanimbo mengatakan Papua merdeka menjadi harga mati. Bahkan dalam pernyataannya, OPM sudah menyiapkan amunisi untuk melakukan perang terbuka dengan Indonesia.

"Mulai sekarang kami nyatakan perang revolusi total dari Sorong hingga Merauke, yakni perang secara terbuka terhadap semua orang Indonesia yang ada di tanah Papua," kata Enden Wanimbo.

Ikuti Whatsapp Channel Republika