Wapres JK Cabut Pembekukan PSSI Oleh Menpora

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla memanggil Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrowi di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Senin (25/5). Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Wakil Ketua Umum PSSI hasil Kongres Luar Biasa (KLB) di Surabaya, Hinca Panjaitan, Ketua Komite Olimpiade Indonesia (KOI), Rita Subowo, dan mantan ketua umum PSSI Agum Gumelar.

Menurut Wapres Jusuf Kalla, dalam pertemuan tersebut disepakati untuk merevisi kembali Surat Keputusan Menpora yang tak mengakui kegiatan PSSI. Pengaktifan kembali PSSI yang telah dibekukan Menpora ini dilakukan berdasarkan beberapa pertimbangan.

"Tadi sudah ketemu dengan Menpora, PSSI dengan didampingi Agum dan Rita membahas masalah persepakbola nasional dan tentu juga di sini dalam hal organisasi PSSI. Tadi disepakati yang pertama speak bola nasional harus tetap jalan, tetap kompetisi dengan baik, nah tentu karena itulah maka PSSI harus aktif lagi," kata Kalla.

Lebih lanjut, Menpora pun akan melaporkan ke Presiden Joko Widodo terkait hal itu. Sehingga diharapkan permasalahan ini akan segera selesai hari ini. Pencabutan pembekuan PSSI tersebut dilakukan agar dapat menghindari sanksi dari FIFA.

Untuk pengawasan serta evaluasi kegiatan PSSI, kata Kalla, akan dilakukan oleh tim transisi yang dibentuk oleh Menpora. Sementara itu, Agum Gumelar, juga menjelaskan hal yang serupa.

Menurut dia, pengaktifan kembali kegiatan PSSI ini dilakukan demi berjalannya kembali kompetisi persepakbolaan nasional. "Karena kalau sanksi FIFA keluar, kita dikenakan sanksi, maka dampaknya amat tidak baik bagi seluruh kehidupan masyarakat sepak bola dan masyarakat secara luas di Indonesia. Alhamdulillah hari ini sudah sepakat dan kita bisa mencegah jangan sampai sanksi itu keluar," jelas Agum.

Dengan diaktifkannya kembali kegiatan PSSI, maka PSSI juga harus kembali melakukan jadwal ulang kompetisi serta melakukan pembinaan. Sedangkan, Hinca Panjaitan mengatakan akan bertemu dengan FIFA guna menyampaikan hasil pertemuan ini. "Kita terhindar dari sanksi yang disampaikan. Itu poin pentingnya," kata dia.

Sebelumnya, FIFA memperingatkan Kementerian Pemuda dan Olahraga terkait adanya sanksi akibat pembekuan organisasi sepak bola tersebut. "Kami mengingatkan Anda tentang surat kami kepada PSSI tertanggal 4 Mei 2015 menyampaikan pada PSSI bahwa pengambilalihan segala kewenangan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga membuat PSSI melanggar pasal 13 dan 17 Statuta FIFA," demikian seperti dikutip dari surat FIFA untuk Sekretaris Menpora Alfitra Salam tanggal 22 Mei 2015, yang diterima di Jakarta, Sabtu (23/5).

Surat yang ditandatangani langsung oleh Sekretaris Jenderal FIFA Jerome Valcke tersebut menekankan pembatasan pelanggaran Statuta FIFA Pasal 13 dan 17 tersebut berlaku sampai 29 Mei 2015. "Permasalahan tersebut akan dirujuk kepada badan FIFA untuk mempertimbangkan pemberian sanksi secepatnya," demikian isi surat tersebut.

Jerome Valcke dalam suratnya menjelaskan bahwa FIFA akan mempelajari surat yang dikirimkan Kemenpora sebagai salah satu pertimbangan, apabila situasi persepakbolaan di Indonesia tetap sama hingga tenggat waktu yang ditentukan. Dalam surat tersebut juga disampaikan pembatalan pertemuan antara perwakilan Kemenpora, yakni lima orang Tim Transisi, dengan FIFA. FIFA membatalkan pertemuan karena waktu yang ditentukan bertepatan dengan Kongres FIFA ke-65.

"Pertama-tama, dengan menyesal saya menginformasikan kepada anda bahwa tidak bisa bertemu dengan perwakilan anda karena tanggal pertemuan yang anda minta bertepatan dengan pekan Kongres FIFA ke-65," demikian seperti dikutip dari surat FIFA.

Sebelumnya Kemenpora sudah lebih dulu menyurati FIFA, tertanggal 20 Mei, untuk membuat janji pertemuan guna membicarakan persoalan sepak bola Indonesia.

N Dessy Suciati Saputri