REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG – Persoalan gizi kurang dan gizi buruk, masih menelikung 10 kabupaten di Jabar. Sedikitnya, dari ke 10 kabupaten itu, terdapat 35 ribu keluarga yang terindikasi rawan gizi.
Karena itu, kata Ketua Tim Penggerak PKK Jabar, Netty Prasetyani, keberadaan PKK di Jabar sangat berperan dalam pembangunan. Salah satu perannya, kata dia, adalah dalam menjaga masyarakat Jabar agar tak kurang gizi.
Bahkan, kata Nettyi, pihaknya memiliki program lingkungan bebas rawan pangan. Melalui program ini, PKK telah memetakan 10 kabupaten yang rawan pangan.
“Melalui program tersebut, kami sudah memberikan manfaat ke hampir 35 ribu keluarga se-Jabar yang desanya terindikasi mengalami gizi kurang dan gizi buruk,” ujar Netty usai menghadiri peringatan ke-43 Hari Kesatuan Gerak PKK tingkat provinsi, di Pusat Dakwah Islam, Bandung, Senin (25/5).
Netty mengatakan, daerah yang masuk kategori rawan gizi tersebut prevalensinya di atas 1 persen. Artinya, di setiap desaada kejadiannya sebanyak 2 kasus. “Itu yang menjadi sasaran kami,” katanya. Bahkan, PKK pun sudah bekerja sama dengan Badan Ketahanan Pangan dan rumpun pertanian untuk melakukan deteksi remaja dan balita gizi buruk serta ibu hamil anemia.
Melalui program tersebut, kata dia, PKK melakukan pendampingan, penjangkauan, pengawalan, dan advokasi bantuan berupa keuangan untuk dijadikan penanaman modal terpadu (PMT). Selain itu, ada juga bantuan bibit/benih serta bahan pangan lainnya agar dikelola secara bertanggung jawab olhe setiap kelompok..
‘’Kami punya kelompok-kelompok setiap desa minimal 2 orang pendamping yang kita sebut program lingbasrangan (lingkungan bebas rawan pangan,red) itu,’’ katanya.
Gubernur Jabar Ahmad Heryawan mengatakan, ingin bekerja sama dengan Tim Penggerak PKK. Karena, kata dia, sebaik apa pun program pemerintah, tidak akan mungkin menyentuh semua kalangan. Jadi, keberadaan civil society ini harus digerakkan.
“PKK kan bagian dari itu (civil society). Sangat lengkap di berbagai tingkat dari provinsi sampai tingkat RW. Di RW kan PKK ada yang di tingkat Posyandu, Poskeling, dan lain-lain,’’ katanya.
Pemprov Jabar menggandeng PKK agar bisa digerakkan untuk melakukan sosialisasi berbagai program pemerintah. Misalnya, gerakan gotong royong. Dengan demikian, bila ada jalan di desa rusak, maka perbaikannya tak mungkin semuanya menggunakan APBN atau APBD terlalu rinci.
“Hal-hal semacam itu, seharusnya bisa diselesaikan secara gotong royong di antara masyarakat yang digerakan oleh civil society,” ujarnya.
Termasuk, kata gubernur, PKK bisa mendeteksi gizi buruk di masyarakat, mendeteksi kanker, sampai kenakalan remaja. Kalau PKK berperan, ujar dia, maka masalah-masalah itu bisa terselesaikan di tingkat bawah seperti RT/RW sampai kelurahan, tanpa harus di bawa sampai ke atas atau ke pusat.
Semetnara Wakil Gubernur Jabar Deddy Mizwar mengatakan, jumlah desa rawan pangan di Jabar, dari laporan yang diterima, ada sebanyak 813 desa. "Dari sisi sebaran desa rawan pangan berdasarkan sebaran kabupaten, terhitung merata ada di semua kabupaten,” katanya.
Menurutnya, dengan masih adanya desa rawan pangan, maka hal ini menjadi pekerjaan rumah yang harus dituntaskan. Desa rawan pangan, kata dia, harus segera diselesaikan karena akan berdampak pada terganggunya pembangunan sektor kesehatan yaitu munculnya daerah rawan gizi.
“Dengan kerja sama lintas sektor, dapat dibuat rencana aksi yang menyeluruh dalam menuntaskan desa rawan pangan,” katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika