REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Peran pemerintah daerah di Jawa Barat dalam mengantisipasi perkembangan kasus HIV/AIDS dinilai kurang. Hal ini, terlihat dari minimnya program terkait sosialisasi pencegahan penyakit tersebut.
Menurut Anggota Komisi V DPRD Jabar Ikhwan Fauzy, program pemerintah daerah terkait HIV/AIDS jauh dari maksimal. Sejumlah kampanye akan bahayanya peredaran virus tersebut tidak lagi terlihat seperti dulu.
"Brosur ke masyarakat, siswa-siswa sekolah, tidak ada lagi. Padahal itu bagus sebagai langkah preventif," ujar Ikhwan di Gedung DPRD Jabar, Bandung, Selasa (26/5).
Selain itu, Ikhwan mengaku miris karena tidak adanya rumah rehabilitasi penderita HIV/AIDS yang dimiliki Pemerintah Provinsi maupun kabupaten/kota di Jabar. Seharusnya, penderita HIV/AIDS disediakan rumah rehabilitasi bersamaan dengan rehabilitasi narkoba.
"HIV/AIDS ini berbanding lurus dengan pengguna narkoba. Karena penyebaran HIV di kalangan pengguna narkoba ini tinggi, lewat jarum suntik," katanya.
Ikhwan menilai, kurangnya perhatian pemerintah ini berdampak minimnya pengetahuan masyarakat akan penangkalan peredaran virus tersebut. Sehingga, tidak heran jika angka penderita HIV/AIDS di Jabar tinggi.
Oleh karena itu, Ikhwan berharap peran Komisi Penanggulangan AIDS kembali dioptimalkan. Sebab, melalui lembaga ini, berbagai program pencegahan HIV/AIDS bisa dilakukan secara baik dan terarah. "KPA sekarang pareum (mati), dulu hidup sekali," katanya.
Kondisi ini terjadi, kata dia, karenakan KPA tidak lagi menerima sokongan dana dari pemerintah akibat terbentur aturan yang ada. "KPA harus nempel (menginduk) ke dinas, baru bisa dari APBD," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika