REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Konflik yang terjadi di partai Islam harusnya selesai lebih dulu dengan proses islah. Namun, yang ditunjukkan oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) malah sebaliknya. Konflik duaisme kepengurusan yang mereka alami belum menunjukkan tanda-tanda selesai.

Politikus PPP Hasrul Azwar menilai, partainya yang berlandaskan Islam justru belum menunjukkan tanda untuk islah. Menurutnya, jangankan untuk islah, tanda-tanda gencatan senjata antar dua kubu yang berkonflik juga belum terlihat. Padahal, kata dia, dalam Islam, tidak dibenarkan memelihara konflik yang merugikan.

"Seharusnya partai berlandaskan Islam lebih dulu islah dari Golkar," kata dia di kompleks parlemen, Selasa (26/5).

Ketua fraksi PPP dari kubu Romahurmuziy ini menambahkan, dalam ajaran Islam, konflik dan beda pendapat itu ada, namun tidak merugikan dan dapat diselesaikan dengan cepat. Hasrul justru mengapresiasi langkah Golkar yang lebih dulu untuk islah, meskipun sebagai partai nasionalis.

Saya berharap tumbuh kesadaran kedua pihak (kubu Romi dan Djan Farid) untuk islah, minimal menyongsong pilkada ini," kata dia.

Menurutnya, kalau PPP tidak ada upaya islah kemungkinan akan tergusur dan tidak ikut pilkada. Sebab, tidak ada celah dalam UU sebagai pintu masuk bagi parpol yang berkonflik. Dalam UU, hanya melegitimasi parpol yang legal, dan itu hanya ada satu. Kalau tidak dapat ikut Pilkada, imbuh dia, maka akan berdampak sangat besar bagi partai berlambang Ka'bah ini.

"Sebagai partai tertua akan mengalami kesulitan untuk konsolidasi dan bangkit kembali meraih kemenangan di 2019," kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika