REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP Partai Golkar hasil Munas Ancol, Agun Gunandjar Sudarsa mengatakan, berkaitan dengan islah, dari awal itu merupakan tawaran yang diajukan kepengurusan hasil Munas Jakarta. Tetapi, lanjut dia, kubu Aburizal Bakrie (Ical) terus menolaknya.
"Tapi sekarang tiba-tiba kencang minta islah via Pak Jusuf Kalla. Ya kami sambut baik, tapi tidak dengan mengubah arah jarum jam," katanya pada rilis yang diterima Republika, Selasa (26/5).
Ia melanjutkan, jika kubu Ical menginginkan islah, mereka harus menghormati putusan Mahkamah Partai Golkar dan SK Menkumham. Sebab, menurutnya itu lah islah yang sebenar-benarnya islah.
Sebelumnya, Jusuf Kalla mengambil langkah memediasi kedua kubu dari partainya agar bisa mengikuti pilkada yang akan digelar Desember mendatang. JK menawarkan empat poin yang nantinya akan dirundingkan masing-masing kubu.
Empat poin itu adalah pertama, JK meminta agar kedua kubu mementingkan kepentingan Partai Golkar di atas kepentingan kelompok. Kedua, JK mengusulkan adanya Tim Penjaringan. Tim ini yang akan mencari calon-calon kepala daerah yang akan diusung Golkar di masing-masing kabupaten atau kota dan provinsi di mana pilkada serentak digelar.
Tawaran ketiga adalah, calon-calon yang telah diseleksi oleh Tim Penjaringan, harus memiliki kriteria-kriteria yang disepakat oleh kedua kubu. Terakhir, merundingkan DPP yang berhak mengusung Golkar yang nantinya akan diakui KPU.