REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pelaksana tugas Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johan Budi mengaku bingung dengan putusan hakim Haswandi. Hakim tunggal praperadilan Hadi Poernomo tersebut mencabut status tersangka Hadi karena keabsahan status penyelidik dan penyidik KPK.

Johan mengatakan, jika semua penyelidik dan penyidik yang tidak berasal dari Kepolisian dan Kejaksaan dianggap tidak sah, maka semua kasus di KPK sebagian besar menjadi tidak sah. Dan hal itu akan merusak tatanan yang ada di KPK.

"Kalau penyelidik dan penyidik dianggap tidak sah, maka semua kasus yang dilidik dan disidik KPK akan tidak sah," ujar Johan saat dikonfirmasi, Selasa (26/5).

Menurut Johan, novum yang dipermasalahkan Haswandi dalam sidang itu tidak dipermasalahkan oleh hakim praperadilan sebelumnya. Bahkan, hakim sebelum-sebelumnya menyatakan pengangkatan penyidik sendiri oleh KPK sah dan diperbolehkan.

"Putusan ini membingungkan dan tidak ada kepastian hukum. Dalam putusan praperadilan sebelumnya yang mempersoalkan keabsahan penyidik KPK, hakim memutus bahwa pengangkatan penyidik KPK adalah sah," kata Johan.

Hari ini, hakim tunggal Haswandi mengabulkan sebagian gugatan Hadi Poernomo dalam sidang praperadilan. Salah satu pertimbangan hakim dalam memutuskan adalah keabsahan status penyelidik dan penyidik KPK pengusut kasus mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) itu tidak berasal dari Kepolisian atau Kejaksaan.

Dalam putusannya, Hakim Haswandi menilai, dalam UU KPK tidak memungkinan bagi lembaga antikorupsi itu untuk merekrut penyidik sendiri di luar Kepolisian dan Kejaksaan. Salah satu pertimbangan itu dijadikan dasar bagi hakim untuk menyimpulkan bahwa status tersangka Hadi tidak sah.

Ikuti Whatsapp Channel Republika